SEMARANG – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan Balai Kota Semarang pada Selasa (18/2/2025). Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, yang dinilai merugikan sektor pendidikan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran berpotensi menghambat akses terhadap beasiswa dan fasilitas pendidikan. Mereka menuntut transparansi serta kejelasan dari pemerintah terkait pengurangan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan mahasiswa, terutama mereka yang bergantung pada program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
Salah satu orator aksi, Zifni Syafira dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Diponegoro, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami sangat kecewa dan marah karena kebijakan ini benar-benar tidak memperhitungkan keadaan rakyat. Ini bukan sekadar penghematan biasa, tetapi sudah menyulitkan mahasiswa dan masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak besar yang akan dirasakan oleh mahasiswa penerima KIP-K.
“Bagi mereka yang selama ini mengandalkan KIP-K untuk membayar uang kuliah dan biaya hidup di perantauan, pemotongan anggaran ini adalah ancaman nyata. KIP-K bukan sekadar bantuan, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi mahasiswa yang kurang mampu,” tambahnya.
Selain tuntutan mengenai alokasi anggaran pendidikan, mahasiswa juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Mereka mendesak agar pemerintah lebih transparan dalam merancang kebijakan yang berdampak pada masa depan pendidikan di Indonesia.
Aksi ini berlangsung dengan damai di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Para peserta membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan seruan keadilan bagi pendidikan. Mereka berharap pemerintah segera merespons tuntutan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang lebih berpihak kepada mahasiswa serta masyarakat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.[]
Putri Aulia Maharani