Sekolah Rusak, Anggaran Rp2,5 Triliun Masih Kurang

Sekolah Rusak, Anggaran Rp2,5 Triliun Masih Kurang

DENPASAR – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01/2025 tidak akan berdampak pada alokasi anggaran pendidikan di Bali.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Bali, KN Boy Jayawibawa, menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan di provinsi tersebut. Bahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan di Bali mencapai Rp 2,5 triliun atau 38 persen dari APBD, jauh di atas ketentuan minimal 20 persen yang diamanatkan undang-undang.

“Setahu saya, tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan. Alokasi dana untuk pendidikan saat ini mencapai 38 persen atau sekitar Rp 2,5 triliun, jauh di atas syarat minimal 20 persen,” kata Boy saat ditemui beberapa hari lalu.

Anggaran Lebih Banyak Dialokasikan untuk Belanja Pegawai

Boy juga memastikan bahwa program beasiswa bagi siswa yang membutuhkan tetap berjalan dan tidak mengalami pemotongan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, ia mengakui bahwa sebagian besar anggaran pendidikan masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga belum mampu membiayai perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.

“Banyak sekolah yang harus diperbaiki, tetapi anggaran yang tersedia belum mencukupi. Masih perlu dibahas lebih lanjut terkait prioritas perbaikan sekolah,” ujarnya.

Sekolah Rusak di Tiga Kabupaten Jadi Prioritas

Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Bali dan perwakilan kepala sekolah di Kantor DPRD Bali pada Senin (17/2/2025), Boy menerima berbagai keluhan terkait minimnya sarana dan prasarana pendidikan di beberapa sekolah.

Ironisnya, anggaran yang terbatas menjadi kendala utama bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak.

“Saat bicara anggaran, kita harus menentukan prioritas. Sekolah dengan kondisi rusak berat, sedang, dan ringan akan menjadi perhatian utama. Kami juga akan berkoordinasi dengan Bappeda untuk mencari solusi,” ungkapnya.

Menurut data Disdikpora Bali, kerusakan sekolah paling banyak terjadi di tiga kabupaten, yaitu:

  1. Karangasem
  2. Buleleng
  3. Jembrana

Dinas Pendidikan akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk mengklasifikasikan kondisi sekolah berdasarkan tingkat kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, guna memastikan bantuan dapat dialokasikan secara tepat sasaran.

“Kami sudah memiliki data mengenai kondisi sekolah-sekolah yang rusak, baik yang ringan, sedang, maupun berat. Fokus kami saat ini adalah daerah Karangasem, Buleleng, dan Jembrana, yang paling membutuhkan bantuan,” tutupnya.[]

Putri Aulia Maharani

Nasional