JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan berdampak pada sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya kuliah mahasiswa. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” yang menolak pemotongan anggaran pendidikan.
Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tidak Dipotong
Menurut Prasetyo, demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Namun, ia mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk lebih cermat dalam menerima informasi mengenai kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi alokasi untuk beasiswa, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta tenaga honorer.
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga hak pendidikan bagi masyarakat. Program seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan LPDP tetap berjalan tanpa pemotongan,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran difokuskan pada pengurangan pengeluaran yang dianggap kurang produktif, seperti seminar, forum diskusi, dan acara seremonial.
Sri Mulyani: Anggaran Beasiswa Tetap Utuh
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan kementerian dan lembaga pemerintah mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas, seminar, serta alat tulis kantor (ATK).
Ia memastikan bahwa sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
“Anggaran beasiswa KIP tetap utuh. Untuk tahun 2025, jumlah penerima beasiswa KIP mencapai 1.040.192 mahasiswa dengan alokasi dana sebesar Rp14,69 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI.
Prabowo: Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengalihkan dana ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.
“Kita tidak perlu terlalu banyak seminar dan diskusi. Rakyat butuh aksi nyata, seperti penyediaan bibit dan perbaikan sekolah,” ujar Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor.
Aksi Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ dan Tuntutan Mahasiswa
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di berbagai kota, menuntut berbagai isu, termasuk penolakan pemotongan anggaran pendidikan serta revisi beberapa undang-undang.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperburuk kualitas pendidikan dan memperdalam ketimpangan akses bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, massa aksi juga menolak revisi Undang-Undang Kejaksaan, Polri, dan TNI yang dianggap dapat mengancam demokrasi. Dalam rencana revisi UU Polri, misalnya, kepolisian dikabarkan ingin memperluas kewenangan dalam mengontrol dan memblokir konten di media sosial.
Sementara itu, revisi UU Kejaksaan disebut-sebut akan memperkuat hak imunitas jaksa, yang dinilai berpotensi menghambat prinsip persamaan di hadapan hukum.
Revisi UU TNI juga mendapat kritik karena dianggap memberikan ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam penegakan hukum, yang mengingatkan pada era Orde Baru.
Gerakan mahasiswa menuntut penghapusan multifungsi ABRI, mengingat banyaknya anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan sipil, yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.[]
Putri Aulia Maharani