JAKARTA – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengajukan penangguhan penahanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah kliennya resmi ditahan dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret buronan Harun Masiku.
“Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Namun, KPK tetap melanjutkan penahanan terhadap Hasto, sehingga pihaknya akan kembali mengajukan permohonan serupa dalam waktu dekat.”Nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya,” ujar Maqdir.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK
Hasto resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025). Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap bahwa Hasto memiliki peran langsung dalam upaya suap kepada Komisioner KPU RI Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” ujar Setyo, dalam konferensi pers pada Selasa (24/12/2024).
Menurut KPK, Hasto turut memerintahkan Harun Masiku untuk menghancurkan bukti komunikasi dan melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.
“HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri,” jelas Setyo.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto juga disebut memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan penyidik.
“HK juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” tambah Setyo.
Megawati Kirim Pesan Khusus Usai Hasto Ditahan
Penahanan Hasto Kristiyanto menjadi perhatian besar di internal PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi khusus kepada para kader partai, terutama kepala daerah dari PDIP, agar tetap siaga dan menjaga komunikasi aktif.
Banyak pihak kini menanti bagaimana kelanjutan kasus ini, termasuk apakah KPK akan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Hasto atau justru memperkuat dakwaan terhadapnya.[]
Putri Aulia Maharani