KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen menekan angka stunting dengan pendekatan berbasis data yang lebih akurat dan terverifikasi. Sebagai langkah konkret, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, bersama 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani serah terima data verifikasi dan validasi (verval) Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang diterima langsung dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (13/03/2025).
Dalam kegiatan ini, OPD yang terlibat mencakup Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemangku kepentingan lainnya. Ia meminta agar OPD segera menindaklanjuti data yang diterima dengan kajian mendalam dan memastikan langkah intervensi yang diambil sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Data ini harus dianalisis secara menyeluruh dan dijadikan acuan dalam menentukan langkah intervensi yang tepat. Kami tidak ingin hanya mengandalkan angka di atas kertas tanpa memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif,” ujar Sunggono.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data yang lebih spesifik, sehingga setiap keluarga berisiko stunting dapat diidentifikasi secara jelas dan mendapatkan intervensi yang sesuai.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, menekankan bahwa keakuratan data verval KRS sangat krusial dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Penanganan stunting harus mempertimbangkan kondisi spesifik di lapangan. Dengan data yang valid, setiap OPD dapat menyusun intervensi yang lebih efektif dan tepat guna,” jelas dr. Nurizky.
Melalui langkah ini, diharapkan program percepatan penurunan stunting di Kukar dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus daerah.[]
Redaksi10