KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan dana sebesar Rp62,4 miliar guna mendukung penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anggaran ini disalurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada Rabu (19/3/2025) di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Penandatanganan NPHD dilakukan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Kukar, Kodim 0906/Kukar, Polres Bontang, serta Kodim 0908/Bontang. Dengan adanya dukungan dana ini, diharapkan proses PSU dapat berjalan dengan lancar sesuai regulasi yang berlaku.
Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa Pemkab Kukar memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan kelancaran PSU. Ia menuturkan bahwa dana sebesar Rp62,4 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang telah melalui proses efisiensi serta realokasi anggaran dari beberapa kegiatan lain.
“Anggaran ini dialokasikan melalui efisiensi dan prioritas sesuai instruksi yang diberikan. Ini merupakan komitmen Pemkab Kukar untuk memastikan proses demokrasi berlangsung dengan baik dan transparan,” ujar Edi Damansyah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemkab Kukar telah menyiapkan berbagai langkah strategis demi memastikan PSU yang dijadwalkan pada 19 April 2025 dapat berjalan dengan aman dan tertib. Selain menyiapkan pendanaan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga terus diperkuat.
Bupati Edi Damansyah turut mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam PSU serta menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, suksesnya PSU bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara bijak.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dan menjaga keamanan selama tahapan PSU. Gunakan hak suara dengan bijak agar pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan untuk menjaga stabilitas daerah menjelang dan selama PSU berlangsung. Pemkab Kukar berkomitmen mengawal proses pemungutan suara agar berjalan sesuai prinsip demokrasi yang adil dan berintegritas.
“Dengan dukungan penuh masyarakat, kami yakin PSU akan berjalan dengan lancar dan aman, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendapat mandat rakyat,” pungkasnya.[]
Redaksi10