KUTAI KARTANEGARA– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara, Thauhid Afrilian Noor, mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2025. Meskipun Kabupaten Kukar memperoleh alokasi dana sebesar Rp2,2 triliun, ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai kegiatan operasional dan pengembangan pendidikan masih sangat terbatas.
“Jangan hanya melihat angka Rp2,2 triliun itu sebagai jumlah yang besar. Beban tetap kami mencapai Rp1,8 triliun. Jadi, hanya sekitar Rp200 miliar lebih yang tersisa untuk kegiatan lainnya,” terang Thauhid.
Beban terbesar dalam anggaran tersebut berasal dari belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang jumlahnya telah melebihi seribu orang. Selain itu, kebutuhan pokok seperti pembayaran listrik, air, serta penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menyerap dana dalam jumlah yang signifikan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Disdikbud Kukar mengambil langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh. Langkah ini mencakup pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas serta pembatalan sejumlah kegiatan yang tidak dianggap mendesak.
“Kami melakukan efisiensi sekitar Rp30 sampai Rp40 miliar. Ini merupakan langkah realistis agar kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tetap dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Thauhid juga menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar berkutat pada pembangunan infrastruktur fisik. Ia menilai, aspek penting lainnya seperti pembinaan tenaga pendidik, penyediaan alat bantu pembelajaran, serta penguatan sistem pengajaran juga memerlukan perhatian dan alokasi dana yang cukup.
“Jika seluruh anggaran habis untuk membangun gedung, lalu siapa yang akan melatih para guru? Bagaimana dengan isi dan fasilitas ruang kelasnya?” katanya menambahkan.
Di sisi lain, Thauhid menegaskan bahwa peran Disdikbud Kukar hanya sebatas pada pelaksanaan teknis kegiatan pendidikan. Sementara itu, proses pencairan dana serta administrasi keuangan menjadi tanggung jawab penuh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dengan tantangan fiskal yang ada, Disdikbud berupaya untuk tetap menjaga keberlangsungan program-program pendidikan prioritas, agar mutu pendidikan di Kukar tetap meningkat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Eko Sulistyo