MOSKOW – Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan pemanggilan 160.000 pemuda berusia 18-30 tahun untuk menjalani wajib militer. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak 2011, seiring dengan upaya pemerintah Rusia memperbesar kekuatan militernya.
Pemanggilan wajib militer ini dilakukan pada musim semi dengan masa dinas satu tahun. Langkah ini diambil beberapa bulan setelah Putin mengumumkan rencana memperluas kekuatan militernya menjadi hampir 2,39 juta personel, dengan jumlah tentara aktif mencapai 1,5 juta orang dalam tiga tahun ke depan.
Wakil Laksamana Vladimir Tsimlyansky menegaskan bahwa para wajib militer yang baru direkrut tidak akan dikirim ke Ukraina untuk terlibat dalam operasi militer yang disebut Rusia sebagai “operasi militer khusus.” Namun, berbagai laporan menyebutkan bahwa beberapa wajib militer sebelumnya ditemukan tewas dalam pertempuran di wilayah perbatasan dan dikirim ke Ukraina pada awal perang.
Pendaftaran wajib militer kali ini berlangsung dari April hingga Juli, di tengah upaya Amerika Serikat untuk menekan Rusia agar menyetujui gencatan senjata. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda pengurangan eskalasi di medan perang. Pada Selasa (2/4), Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia terhadap infrastruktur energi di kota Kherson telah menyebabkan 45.000 warga kehilangan pasokan listrik.
Meskipun Moskow menolak proposal gencatan senjata penuh yang diajukan AS, pemerintah Rusia sebelumnya menyatakan kesediaan untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi di Ukraina. Namun, serangan yang terus terjadi menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya dihormati. Beberapa pejabat Rusia juga mengklaim bahwa serangan drone Ukraina masih berlanjut.
Pemanggilan wajib militer dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada musim semi dan gugur. Namun, jumlah yang dipanggil kali ini lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu meningkat sebanyak 10.000 orang.
Sejak awal tahun lalu, pemerintah Rusia telah menaikkan batas usia maksimum bagi pemuda yang bisa dipanggil untuk wajib militer dari 27 tahun menjadi 30 tahun. Selain pemberitahuan yang dikirimkan melalui pos, otoritas juga mengirimkan pemberitahuan elektronik melalui situs layanan pemerintah, Gosuslugi. Di Moskow, terdapat laporan bahwa surat panggilan telah dikirim melalui situs web resmi kota pada 1 April.
Banyak warga Rusia yang mencoba menghindari wajib militer dengan mengajukan permohonan untuk mengikuti “layanan sipil alternatif.” Namun, pengacara hak asasi manusia Timofey Vaskin memperingatkan bahwa dalam kondisi perang saat ini, setiap wajib militer baru dapat menghadapi risiko besar. “Pemerintah terus mencari cara baru untuk mengisi kembali kekuatan tentaranya,” ujarnya kepada media independen Rusia.
Selain wajib militer reguler, Rusia juga telah merekrut ribuan tentara kontrak, termasuk tentara asing, seperti yang dilaporkan melibatkan personel dari Korea Utara. Langkah ini diambil untuk mengatasi tingginya jumlah korban dalam perang di Ukraina. Berdasarkan data yang diverifikasi oleh BBC dan Mediazona, lebih dari 100.000 tentara Rusia telah tewas di medan perang. Namun, perkiraan jumlah sebenarnya diyakini lebih dari dua kali lipat angka tersebut.
Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Putin telah tiga kali meningkatkan jumlah pasukan militernya. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi “ancaman yang semakin besar” dari konflik di Ukraina serta ekspansi NATO yang terus berlanjut.
NATO telah berkembang dengan keanggotaan Finlandia dan Swedia sebagai respons terhadap invasi Rusia. Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang 1.343 kilometer, baru-baru ini mengumumkan rencana menarik diri dari Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau anti-personel. Keputusan ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh Polandia dan negara-negara Baltik dua minggu lalu, sebagai upaya menghadapi ancaman militer dari Rusia.
Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan militer. Selain itu, pemerintah Finlandia juga mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari 2,4% pada tahun sebelumnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan dengan NATO dan berlanjutnya perang di Ukraina, pemanggilan wajib militer dalam jumlah besar ini menjadi bagian dari strategi Rusia untuk memperkuat posisinya dalam konflik yang masih berlangsung.[]
Putri Aulia Maharani