JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025). Acara ini akan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan strategis, termasuk tanggapan resmi terhadap keputusan tarif impor Amerika Serikat yang baru-baru ini diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Kehadiran Kepala Negara dalam sarasehan tersebut telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Menurutnya, kegiatan ini akan dihadiri oleh berbagai pihak strategis, seperti kalangan ekonom, perwakilan investor, pimpinan redaksi media nasional, hingga masyarakat umum.
“Acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Yusuf dalam keterangannya kepada media, Senin (7/4/2025).
Lebih dari sekadar ajang diskusi ekonomi, sarasehan ini juga akan menjadi panggung bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan sikap resmi Indonesia terhadap kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat secara global. Tarif ini dinilai berisiko tinggi bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, terutama terhadap sektor industri padat karya seperti garmen, tekstil, dan alas kaki.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, menyampaikan bahwa pengumuman tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam forum yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB.
“Tunggu besok jam 13.00 di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung ya,” ujar Airlangga kepada wartawan.
Kebijakan tarif yang diberlakukan AS telah memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan serikat pekerja di Indonesia. Mereka menilai bahwa penurunan ekspor akibat beban tarif baru akan berdampak langsung pada produktivitas industri dalam negeri dan membuka potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif.
Oleh karena itu, pengumuman sikap resmi dari Presiden Prabowo dinilai sangat dinanti oleh berbagai pihak. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyampaian kebijakan, tetapi juga simbol keterbukaan dan respons cepat pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tengah berubah.[]
Putri Aulia Maharani