JAKARTA – Kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang Asisten Rumah Tangga (ART) infal berinisial DSL (27) menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. DSL yang baru bekerja selama empat hari di rumah majikannya, diduga membawa kabur barang-barang berharga, termasuk iPad, handphone, perhiasan emas, dan charger, pada Kamis, 3 April 2025.
Rekaman CCTV memperlihatkan DSL meninggalkan rumah dengan membawa dua tas hitam besar. Meskipun dalam video tidak terekam secara eksplisit aksi pencurian, rekaman tersebut menjadi bukti awal yang memperkuat dugaan. Korban, melalui anaknya Nandita, melaporkan bahwa barang-barang mulai diketahui hilang setelah orangtuanya pulang dari pasar dan mendapati DSL sudah tidak berada di rumah.
Nandita menambahkan bahwa ia mengenal DSL melalui penyalur ART langganan, namun kali ini proses seleksi tidak dilakukan secara ketat dan tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengecekan latar belakang pekerja, yang menjadi celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya.
Menanggapi laporan tersebut, Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dan saat ini pengejaran terhadap DSL sedang berlangsung. Identitas pelaku telah dikantongi, dan pihak kepolisian sedang mendalami informasi tambahan dari berbagai sumber.
Kasus ini mencerminkan kerentanan sistem rekrutmen ART infal, terutama saat momen-momen hari raya di mana permintaan jasa ART meningkat. Kurangnya verifikasi mendalam terhadap identitas dan latar belakang calon pekerja bisa berujung pada kasus kriminal yang merugikan banyak pihak.
Selain itu, viralnya kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya di kota besar seperti Jakarta, terhadap keamanan rumah tangga dan kepercayaan terhadap jasa penyalur ART.
Kesimpulan
Kasus ART infal DSL menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima pekerja rumah tangga, terutama yang bersifat infal atau sementara. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menertibkan sistem penyaluran dan memastikan SOP dijalankan dengan benar. Di sisi lain, proses hukum terhadap pelaku perlu berjalan secara transparan demi memberikan rasa keadilan dan efek jera.