JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia hanya akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari rakyat Palestina, pemerintah Palestina, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sugiono menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pemimpin-pemimpin negara tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan akhir.
Sugiono menegaskan pentingnya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, termasuk rakyat Palestina, untuk keputusan ini. “Jadi harus semuanya sepakat, semuanya setuju. Kalau ada yang tidak sepakat, kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” ujarnya.
Evakuasi yang direncanakan ini bersifat kemanusiaan dan bukan untuk relokasi permanen. Sugiono memastikan bahwa langkah ini akan dilakukan secara sukarela, dengan persetujuan rakyat Palestina, dan bertujuan untuk memberikan perawatan medis kepada mereka yang terluka dan anak-anak yatim piatu. “Evakuasi ini hanya sementara dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung warga Gaza yang menjadi korban perang, dengan penekanan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara. “Kami siap menampung korban yang membutuhkan perawatan medis, namun mereka harus kembali ke Gaza setelah kondisi memungkinkan,” jelas Sugiono.
Meskipun mendapat dukungan dari beberapa kalangan, rencana evakuasi ini juga memicu kontroversi. Muhammadiyah mendukung dengan catatan bahwa evakuasi ini hanya untuk tujuan perawatan sementara. “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan perawatan kesehatan, pendidikan pelajar, dan mahasiswa untuk waktu terbatas, tentunya bagus,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni.
Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan niat Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza, dengan alasan bahwa langkah ini bisa dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza. “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, mengingatkan agar pemerintah menyiapkan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza yang dievakuasi, seperti fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan pelatihan kerja bagi orang dewasa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana ini sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina.
Sugiono menyatakan bahwa konsultasi dengan negara-negara kawasan dan pemerintah Palestina masih berlangsung untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum internasional dan sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina. “Kita masih berkonsultasi, nanti setelah konsultasi kita lihat apakah mereka oke atau tidak,” ungkapnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Palestina dalam setiap langkah yang diambil.[]
Putri Aulia Maharani