JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan kesiapan pemerintah dalam mendukung pelatihan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk memenuhi permintaan 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri. Hal ini disampaikan menyusul laporan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengenai tingginya kebutuhan tenaga kerja di sekitar 100 negara.
Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menjalin komunikasi intensif dengan P2MI untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja migran. Ia menegaskan bahwa Kemnaker siap memberikan dukungan pelatihan, mulai dari penyediaan instruktur hingga skema sertifikasi keterampilan.
“Kami akan mendukung pelatihannya. Untuk format dan jenis pelatihannya akan disusun oleh P2MI. Kami siap membantu dengan instruktur, modalitas pelatihan, serta skema sertifikasi yang telah kami miliki,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Meski demikian, Yassierli belum merinci pemetaan potensi dan sebaran lapangan kerja secara spesifik untuk kebutuhan 1,7 juta TKI. Ia menyatakan akan membahas lebih lanjut bersama pihak P2MI dalam waktu dekat.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa dari total 1,7 juta lowongan, saat ini baru sekitar 297 ribu yang bisa dipenuhi. Ia meminta agar Kemnaker segera membentuk klaster khusus pelatihan untuk pekerja migran agar program tidak tercampur dengan pelatihan tenaga kerja domestik.
“Kami meminta agar ada klaster khusus untuk TKI karena kebutuhan dan standar kerja di luar negeri berbeda, seperti di Jepang dan Korea,” jelas Karding saat meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Solo, Jawa Tengah.
Menurutnya, percepatan pembentukan klaster khusus sangat krusial untuk menghindari penumpukan permintaan yang tidak bisa segera direspons karena minimnya kesiapan tenaga kerja.
Selain program pelatihan, Karding menekankan pentingnya perencanaan jumlah tenaga kerja yang akan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Ia berharap koordinasi dengan Kemnaker dapat menghasilkan solusi komprehensif, termasuk perhitungan jabatan kerja dan skema pembiayaan pelatihan.
Pada kesempatan itu, Karding juga menyampaikan antusiasme tinggi dari peserta pelatihan terhadap peluang kerja di luar negeri. “Sebagian besar peserta yang saya tanyakan menunjukkan minat ke Jepang, Korea, bahkan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Program ini diharapkan bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan 21 balai pelatihan milik Kemnaker dan 13 satuan pelaksana yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.[]
Putri Aulia Maharani