JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik dua pasangan kepala daerah terpilih, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Hellyana. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).
Acara pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Prabowo mendiktekan teks sumpah yang kemudian diucapkan secara serentak oleh para gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para pejabat yang dilantik dalam ikrar mereka.
Usai pengucapan sumpah, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat jabatan kepada masing-masing gubernur sebagai simbol dimulainya masa jabatan mereka secara resmi. Selanjutnya, para pejabat tersebut menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
Pelantikan kedua pasangan kepala daerah ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sebelumnya diajukan oleh pihak-pihak terkait. Putusan MK tersebut menguatkan kemenangan pasangan John Tabo–Ones Pahabol dan Hidayat Arsani–Hellyana sebagai pemenang Pilkada di wilayah masing-masing.
Sebagai informasi, pelantikan ini merupakan bagian dari lanjutan pelantikan kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah sebelumnya, pada Kamis (20/2/2025), telah melantik sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus berkomitmen menjalankan proses demokrasi secara konstitusional, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pelantikan kepala daerah yang sah secara hukum.