JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan mendengarkan suara rakyat terkait penolakan usulan Presiden Ke-2 RI, Soeharto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
“Ya tentu kami semua mendengar. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar dan kami ikuti,” ujar Saifullah Yusuf setelah menghadiri acara halalbihalal bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu (20/4) malam.
Menteri Sosial menekankan bahwa setiap usulan dan masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh kementeriannya. “Normatifnya juga kami lalui. Kalau ada kritik dan saran, tentu kami dengarkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan bahwa ada sepuluh nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Empat di antaranya merupakan usulan baru, sedangkan enam lainnya adalah pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2025, sampai saat ini sudah ada sepuluh proposal yang masuk. Empat di antaranya adalah pengusulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengusulan yang diajukan kembali dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan pada tahun ini antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).[]
Putri Aulia Maharani