JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan kebijakan baru yang cukup kontroversial: siswa-siswa bermasalah di wilayahnya akan dikirim ke barak militer untuk menjalani pembinaan. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Mei 2025, dan masa pembinaan diperkirakan berlangsung antara enam bulan hingga satu tahun.
Dalam pernyataannya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025), Dedi menjelaskan bahwa meskipun para siswa tersebut berada di lingkungan militer, mereka tetap akan mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa. Bedanya, pembelajaran dilakukan di kompleks militer atau kepolisian yang telah disiapkan ruang kelasnya.
“Tetap belajar di sekolah. Mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar. Cuma bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di area kompleks militer atau Polri,” ujar Dedi.
Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Markas Besar TNI Angkatan Darat. Selain itu, Dedi menyebut bahwa koordinasi dengan berbagai pihak di daerah telah dilakukan, termasuk kepala sekolah, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, serta Kantor Kementerian Agama di wilayah terkait.
Menurutnya, tidak akan ada hambatan besar dalam pelaksanaan program ini karena pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur militer di tiap-tiap daerah telah memiliki sinergi yang baik.
“Kita sudah ada MoU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Para Bupati, Wali Kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim serta batalion-batalion di setiap daerah. Enggak ada problem,” tegas Dedi.
Kebijakan ini menuai perhatian publik karena dinilai mengedepankan pendekatan disiplin militer untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja di sekolah. Belum ada penjelasan rinci mengenai kriteria siswa yang akan dikirim ke barak militer maupun metode pembinaan yang akan diterapkan secara spesifik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun lembaga perlindungan anak mengenai dampak psikologis dan sosial dari kebijakan ini.[]
Putri Aulia Maharani