JAKARTA – Sejumlah perusahaan besar Korea Selatan yang tergabung dalam Federation of Korean Industries (FKI) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan nilai tambahan mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp28,67 triliun. Namun, dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para investor menyampaikan sejumlah permintaan agar investasi mereka dapat berjalan optimal.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (29/4/2025) di Jakarta, Airlangga menyebut bahwa perusahaan seperti Hyundai mengharapkan adanya insentif tambahan dari pemerintah Indonesia jika mereka menggunakan bahan baku lokal seperti nikel, kobalt, dan mangan dalam kegiatan industri mereka.
“Hyundai minta kalau menggunakan nikel, kobalt, mangan, ada enggak insentif dari pemerintah? Selama ini mereka pakai itu, dan kita sarankan agar itu menjadi bagian dari local content,” ujar Airlangga.
Selain Hyundai, perusahaan KCC Glass juga menyampaikan kebutuhan mereka terhadap infrastruktur pendukung di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. KCC menyatakan minat untuk ekspansi bisnis di kawasan tersebut, namun meminta pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan, dapat dipercepat.
FKI, yang merupakan federasi bisnis Korea Selatan sejak 1961 dan menaungi lebih dari 400 perusahaan besar seperti Hyundai, LG, Lotte, dan POSCO, memperlihatkan antusiasme yang tinggi terhadap Indonesia. Dari 19 perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut, total investasi kumulatif mereka tercatat mencapai US$ 15,4 miliar atau sekitar Rp259,5 triliun.
Salah satu proyek besar yang akan segera terealisasi adalah pabrik petrokimia milik Lotte Chemical yang direncanakan rampung dan diresmikan pada September atau Oktober tahun ini. Selain Lotte, perusahaan lain yang menunjukkan komitmen investasi antara lain KB Financial Group, EcoPro, Hyundai Motor, dan POSCO.
Kehadiran perusahaan-perusahaan besar ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penguatan industri hilir dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia pun diharapkan dapat merespons dengan kebijakan yang mendorong iklim investasi yang kompetitif, seperti pemberian insentif, percepatan perizinan, dan pembangunan infrastruktur strategis.[]
Putri Aulia Maharani