BEIJING – Pemerintah China mengerahkan tim patroli gabungan ke wilayah Laut China Selatan (LCS) sebagai respons terhadap latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat dan Filipina. Langkah ini dinilai sebagai bentuk proyeksi kekuatan sekaligus sinyal tegas terhadap kehadiran militer asing di kawasan yang diklaim secara sepihak oleh Beijing.
Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah menurunkan pasukan laut dan udara dalam misi patroli dan latihan tempur di perairan dan wilayah udara sekitar Laut China Selatan.
“Pasukan Komando Teater Selatan baru-baru ini mengorganisir pasukan udara dan laut untuk melakukan patroli kesiapan tempur bersama di Laut China Selatan,” demikian pernyataan resmi kementerian pada Selasa (30/4/2025) seperti dikutip dari berbagai sumber.
Latihan ini mencakup skenario tempur realistis yang menekankan pada kemampuan respons cepat, pertahanan regional, serta sinergi antarmatra. Beijing menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta sebagai bentuk peringatan terhadap negara-negara yang mencoba “mengganggu stabilitas” kawasan.
Langkah militer ini dilakukan bersamaan dengan latihan tahunan Balikatan antara Filipina dan Amerika Serikat, yang saat ini berlangsung di wilayah yang berdekatan dengan LCS. Latihan tersebut melibatkan lebih dari 16.000 personel gabungan dan mencakup simulasi pendaratan amfibi serta respons terhadap potensi invasi asing.
Ketegangan antara China dan Filipina terus meningkat, terutama menyangkut sengketa wilayah di sekitar Second Thomas Shoal. Beijing kerap menuding Manila sebagai provokator, sementara Filipina menegaskan bahwa mereka hanya mempertahankan wilayah kedaulatannya berdasarkan hukum internasional.
Sementara itu, Amerika Serikat secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Filipina dalam menghadapi tekanan dari China. Washington menggarisbawahi pentingnya kebebasan navigasi dan hukum laut internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Kondisi ini menunjukkan bahwa Laut China Selatan masih menjadi titik panas geopolitik yang melibatkan berbagai kepentingan global. Dengan saling unjuk kekuatan militer, stabilitas kawasan pun dipertaruhkan.[]
Putri Aulia Maharani