JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 16 titik di Kalimantan Barat dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Penggeledahan dilakukan selama lima hari, terhitung sejak 25 hingga 29 April 2025.
“Pada tanggal 25 sampai dengan 29 April 2025, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan resminya pada Rabu (30/4/2025).
Tessa menjelaskan bahwa dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Ia belum merinci secara spesifik lokasi-lokasi penggeledahan, namun mengonfirmasi bahwa beberapa di antaranya adalah kantor dan rumah.
“Belum dijelaskan secara detail ya untuk lokasi-lokasi mana saja, tetapi ada kantor dan rumah, beberapa kantor dan rumah,” tambahnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Meski demikian, identitas ketiga tersangka belum diungkapkan secara lengkap kepada publik. Tessa hanya menyebut bahwa dua di antaranya merupakan pejabat negara, sementara satu lainnya berasal dari pihak swasta.
Sebelumnya, pada Minggu (27/4/2025), KPK dilaporkan telah menggeledah beberapa lokasi di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan adalah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah.
“Benar, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Tessa, membenarkan kabar tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor infrastruktur di daerah. KPK menyatakan akan terus mendalami kasus ini dan mengembangkan penyidikan terhadap para pihak yang diduga terlibat.[]
Putri Aulia Maharani