JAKARTA – Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pencak silat sebagai kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) wajib di sekolah menuai tanggapan dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, meminta agar rencana tersebut dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan.
Menurut Rani, meskipun pencak silat merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, penerapannya sebagai kegiatan wajib di sekolah tetap harus mempertimbangkan minat dan kesiapan para siswa.
“Ya sebaiknya sih dikaji lebih matang terlebih dahulu sebelum bisa diberlakukan secara wajib, karena pencak silat memang budaya yang perlu dilestarikan, tapi untuk siswa yang mau mengikutinya kan jatuhnya kembali ke minat masing-masing,” ujar Rani kepada wartawan, Jumat (16/05/2025).
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terkesan asal-asalan. Menurutnya, pencak silat memiliki nilai sejarah yang tinggi sehingga perlu implementasi yang tepat.
“Pencak silat itu penuh sejarah. Bila mau diwajibkan, perlu diperhatikan implementasinya sehingga jangan sampai terkesan asal-asalan. Sayang kalau sudah diberlakukan tapi ke depannya jadi tidak jelas karena kurang siap,” lanjutnya.
Selain itu, Rani menilai bahwa kebijakan ini bisa membuka peluang kerja bagi pelatih pencak silat. Namun ia mengingatkan agar tidak memberikan harapan tanpa kepastian kepada tenaga pengajar yang akan dilibatkan.
“Memang di satu sisi kita bisa membantu para pengajar pencak silat untuk bisa dapat kepastian hidup, tapi semua tentunya tidak sesimpel itu. Perlu dipikirkan secara matang. Jangan sampai karena meski wajib, tapi ekskul kan pelajaran tambahan. Jangan juga para pelatih ini hanya di-PHP nasibnya,” katanya.
Ia menyarankan agar para pelatih diambil dari sanggar-sanggar pencak silat yang telah lama berkiprah di wilayah DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Rani mengusulkan agar kegiatan seperti Pramuka dan upacara bendera yang telah terbukti efektif dalam membentuk kedisiplinan dan karakter siswa dihidupkan kembali sebagai kegiatan wajib.
“Kalau menurut saya lebih baik kita hidupkan wajib giat Pramuka dan upacara bendera yang penuh makna disiplin, dan kepedulian terhadap apa pun, menunjang akhlak-akhlak yang baik yang saat ini sudah jauh dari anak-anak sekolah kita,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa Pemprov DKI berencana mewajibkan pencak silat sebagai ekskul di sekolah sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum Eddie Marjoeki Nalapraya, Wakil Gubernur Jakarta periode 1984–1987. Rano menyampaikan bahwa permintaan itu disampaikan langsung oleh almarhum dua bulan sebelum wafat.
“Beliau (almarhum Eddie Nalapraya) sangat berharap, maka itu mungkin kita akan mewajibkan ekstrakurikuler pencak silat masuk di sekolah-sekolah, agar menjadi olahraga pilihan untuk anak-anak kita,” ujar Rano saat melayat di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Selasa (13/05/2025).
Rano berharap, dengan diwajibkannya pencak silat, nilai-nilai luhur seni bela diri tradisional Indonesia ini dapat terus diwariskan dan menjadi bagian dari pendidikan karakter siswa sejak dini. []
Diyan Febriana Citra.