JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bersiap mengoperasikan Sekolah Rakyat pada Juli 2025. Lembaga pendidikan berasrama ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dan akan menerapkan sistem belajar berbasis teknologi. Setiap siswa akan dibekali perangkat iPad sebagai alat bantu belajar utama, menggantikan metode konvensional seperti buku tulis dan papan tulis kapur.
“Setiap siswa sudah menggunakan iPad, jadi sistem pendidikan yang akan kita gunakan itu berbasis teknologi,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam pernyataan resminya, Sabtu (17/05/2025).
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas minimal delapan hektar dan dilengkapi fasilitas lengkap seperti laboratorium, sarana olahraga, asrama, serta perlengkapan belajar dan pakaian seragam yang disediakan secara gratis. Konsep sekolah ini tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan karakter kebangsaan, keagamaan, dan pelatihan keterampilan kerja.
“Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan, termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja,” kata Agus.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 65 titik di seluruh Indonesia, dengan prioritas wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten—daerah yang tercatat memiliki konsentrasi tertinggi penduduk miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Total target dalam waktu dekat adalah mendirikan sekolah di 100 titik.
Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan petugas dari Sentra Kemensos. Verifikasi mencakup asesmen terhadap kondisi keluarga, termasuk orang tua dan anak, guna memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Perintah Pak Presiden, Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” tegas Agus.
Dengan model pendidikan berbasis teknologi, layanan menyeluruh, dan seleksi ketat berbasis data sosial, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana mobilitas sosial baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pemerintah juga menargetkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia dapat memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dalam waktu mendatang. []
Diyan Febriana Citra.