JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk dua nama baru untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan, yakni Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penunjukan ini menjadi langkah awal pemerintahan baru dalam memperkuat sektor penerimaan negara yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional.
Bimo Wijayanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ditunjuk sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo. Sementara itu, posisi Dirjen Bea dan Cukai akan diisi oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budhi Utama, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Askolani.
Keduanya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/05/2025), untuk menerima arahan khusus terkait tugas baru mereka.
“Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,” ujar Bimo usai pertemuan dengan Presiden.
Terkait waktu pelantikan, Bimo menyampaikan bahwa ia dan Djaka masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Meski demikian, pelantikan diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat, kemungkinan besar dalam minggu ini.
Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan independensi. Reformasi ini diperlukan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan program-program nasional.
“Beliau berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen, dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” jelas Bimo.
Penunjukan dua tokoh ini mencerminkan strategi Presiden Prabowo dalam menguatkan jajaran kementerian teknis dengan figur yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan keamanan negara. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal awal konsolidasi pemerintahan dalam menjalankan agenda reformasi fiskal di bawah kepemimpinan baru. []
Diyan Febriana Citra.