JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang menyasar organisasi kemasyarakatan (ormas) secara umum dalam upayanya menciptakan iklim usaha yang sehat. Fokus utama pemerintah, menurut Hasan, adalah memberantas aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha dan menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). Ia menanggapi maraknya pemberitaan dan persepsi publik yang kerap menyamaratakan seluruh ormas sebagai pihak yang kerap menimbulkan gangguan.
“Ormas itu ada banyak. Kalau kalian bergabung di Persatuan Wartawan Indonesia, itu ormas. Kalau kalian bergabung di Aliansi Jurnalis Independen, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas,” ujar Hasan.
Ia menjelaskan bahwa instruksi Presiden Joko Widodo sangat jelas dan spesifik, yakni memberantas praktik-praktik premanisme, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terorganisir. Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi para investor.
“Banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini,” kata Hasan.
Ia menyebut bahwa tindakan semacam itu membuat para investor harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya, sehingga berdampak negatif terhadap kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
Presiden, lanjut Hasan, telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera melakukan kajian dan mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan ini.
“Jadi, kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme,” tegasnya.
Hasan juga mengingatkan pentingnya membedakan antara ormas sah yang memiliki kontribusi positif dalam masyarakat, dengan kelompok atau individu yang memanfaatkan label ormas untuk kepentingan menyimpang.[]
Putri Aulia Maharani