JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 hingga 5,8 persen pada 2026 yang diajukan pemerintah dinilai realistis oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, mereka mengingatkan bahwa pencapaian target tersebut tetap menuntut kerja keras dan konsistensi kebijakan fiskal.
Dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025), Anggota DPR RI Nurul Arifin menyatakan bahwa target batas bawah 5,2 persen tergolong realistis apabila dilihat dari kondisi perekonomian global saat ini. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pemerintah mengarahkan capaian ke batas atas, yaitu 5,8 persen.
“Salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen pada 2029. Maka, target pertumbuhan tahun 2026 perlu diarahkan ke batas atas 5,8 persen,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota DPR Rivqy Abdul Halim menilai target yang diajukan pemerintah masih dapat ditingkatkan hingga ke kisaran 5,6 hingga 6 persen. Namun, ia menyampaikan bahwa hal tersebut hanya dapat dicapai dengan syarat penguatan ketahanan ekonomi domestik, khususnya melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi padat karya dan modal, ekspor, serta daya beli masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan program makan bergizi gratis (MBG), serta memastikan hilirisasi dan transformasi digital berjalan sesuai rencana dan waktu yang ditetapkan.
Pandangan serupa disampaikan Anggota DPR Dina Lorenza Audria. Ia menilai rentang target pertumbuhan ekonomi tersebut memang realistis, namun tetap menantang. Fraksinya memandang bahwa daya beli masyarakat sebagai penopang utama ekonomi nasional harus diperkuat.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama untuk komoditas pangan dan energi. Program hilirisasi juga perlu diarahkan agar mampu mencapai tahap industri akhir sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperluas basis penerimaan pajak.
“Iklim investasi juga perlu dijaga tetap kondusif. Instrumen seperti BPI Danantara perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi langsung di sektor-sektor strategis,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat yang sama mengumumkan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2026 ditetapkan dalam kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan tahun 2025 yang berada di level 5,2 persen.
“Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk mencapai target 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, demi mendukung visi Indonesia Maju 2045,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah, kata dia, akan fokus menjaga daya beli masyarakat, melanjutkan transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat iklim investasi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya mencapai target tersebut.[]
Putri Aulia Maharani