KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menaruh harapan besar terhadap ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru diangkat untuk menjadi ujung tombak peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengangkatan ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga awal dari tanggung jawab baru dalam membangun birokrasi yang lebih profesional dan responsif.
Penekanan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam apel gabungan yang diikuti ASN dan P3K di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (02/06/2025).
“Mulai hari ini, hak kalian sama seperti kami, para ASN. Maka, kewajibannya juga sama. Kalau kerja 8 jam, ya 8 jam. Kalau tidak dipenuhi, maka itu zalim dan haram. Gaji yang dibawa pulang tapi tidak dibarengi kerja, akan jadi makanan yang tidak berkah,” tegasnya.
Menurut Sunggono, kehadiran 3.800 lebih P3K ini menandai perubahan signifikan dalam struktur birokrasi daerah. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berintegritas.
Untuk memastikan efektivitas kinerja, Pemkab Kukar tengah menyusun sistem evaluasi berbasis capaian nyata. Tim penilai akan dibentuk guna mengidentifikasi aparatur yang tidak memenuhi standar kerja yang diharapkan.
“Kita sedang membentuk tim untuk mengevaluasi kinerja. ASN yang secara nyata tidak bekerja dan membebani daerah, akan kita berhentikan. Tidak ada toleransi lagi untuk yang malas,” ujarnya.
P3K yang baru diangkat akan menjalani masa kontrak awal selama satu tahun. Jika kinerjanya dinilai baik, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun. Namun, pegawai yang tidak menunjukkan performa positif dipastikan tidak akan dilanjutkan masa kerjanya.
Kebijakan terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) juga tengah ditinjau ulang agar pemberiannya lebih adil dan berbasis pada kontribusi nyata pegawai. Saat ini, prioritas masih diberikan kepada tenaga fungsional, seperti guru dan tenaga kesehatan.
“Kami sedang pertimbangkan juga revisi formula TPP. Hadir saja tidak cukup. Harus ada output kerja nyata. Yang berkinerja baik akan bertahan, yang tidak akan tersingkir oleh seleksi alam,” ucapnya.
Sunggono juga mengingatkan pentingnya kesiapan mental dan profesional bagi para P3K agar mampu menyesuaikan diri dengan sistem dan budaya kerja pemerintahan yang terus berbenah.
“Kalian sudah lama menanti status ini. Tolong dijaga dan dipertahankan. Pemerintah dan masyarakat berharap besar pada kalian,” pungkasnya.
Arahan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap birokrasi sangat bergantung pada sikap dan kinerja individu aparatur negara. Di tangan para P3K inilah, wajah pelayanan pemerintah akan diuji.
Penulis: Eko Sulistiyo