LA PAZ – Situasi politik di Bolivia kembali memanas setelah unjuk rasa yang digelar para pendukung mantan Presiden Evo Morales berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Insiden tersebut terjadi di ibu kota, La Paz, pada Kamis (6/6), dan menyebabkan 20 orang ditangkap serta tiga personel polisi mengalami luka-luka.
Ketegangan mulai meningkat ketika sekelompok demonstran dari Partai Aksi Nasional Bolivia (Pan-Bol), yang dikenal sebagai pendukung utama Morales, mencoba memasuki kantor Mahkamah Pemilihan Umum untuk menyerahkan daftar calon legislatif partai. Namun, upaya itu dicegah oleh otoritas keamanan, memicu kemarahan massa.
Bentrokan pun pecah di sekitar gedung lembaga pemilu. Para pengunjuk rasa melemparkan batu dan petasan ke arah aparat, sementara polisi merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Situasi semakin tidak terkendali dan menimbulkan kepanikan di antara warga sekitar.
Dilaporkan oleh Reuters, Kepala Kepolisian Bolivia Roger Montano mengonfirmasi bahwa 20 demonstran telah diamankan dan tiga anggota kepolisian terluka akibat serangan fisik yang terjadi dalam kericuhan tersebut. Ia menyebutkan bahwa tindakan tegas dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.
Protes ini berakar dari keputusan hukum yang melarang Evo Morales, mantan presiden Bolivia, untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu mendatang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025. Para pendukungnya menilai larangan tersebut tidak adil dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Morales, yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2006 hingga 2019, mengundurkan diri menyusul tekanan publik dan militer pasca pemilu yang dipenuhi kontroversi. Meski demikian, ia tetap memiliki basis pendukung kuat, terutama dari kalangan akar rumput dan kelompok sayap kiri.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak Mahkamah Pemilihan Umum Bolivia terkait insiden ini. Namun, situasi di sejumlah titik di La Paz dilaporkan masih dijaga ketat oleh pasukan antihuru-hara.
Insiden ini memperlihatkan bahwa ketegangan politik di Bolivia belum sepenuhnya reda menjelang pemilihan umum. Pemerintah diharapkan dapat menjaga netralitas, sementara masyarakat sipil didorong untuk menyuarakan aspirasi secara damai demi terciptanya stabilitas nasional.[]
Putri Aulia Maharani