JAKARTA – Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan perintah mengejutkan yang meminta seluruh pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) di negaranya untuk mengundurkan diri secara sukarela. Langkah ini diambil tak lama setelah Marcos juga meminta seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintahan untuk menyerahkan surat pengunduran diri, meski beberapa pejabat inti tetap dipertahankan.
Permintaan tersebut diumumkan secara resmi melalui Komisi Tata Kelola Filipina pada 21 Mei 2025, dengan merujuk pada nota dari Sekretaris Eksekutif yang menyatakan perlunya “mengkalibrasi ulang dan menyelaraskan kembali” kebijakan pemerintahan dengan aspirasi rakyat Filipina.
“Komisi Tata Kelola menginstruksikan semua ketua non ex-officio, CEO, serta seluruh direktur atau anggota dewan pengurus GOCC (Government-Owned and Controlled Corporations) yang ditunjuk untuk segera mengajukan pengunduran diri secara kehormatan kepada Presiden melalui Kantor Sekretaris Eksekutif,” bunyi pernyataan Komisi Tata Kelola sebagaimana dikutip dari Rappler, Jumat (30/5/2025).
Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin menegaskan bahwa langkah itu tidak bertujuan untuk melakukan pembersihan internal. Menurutnya, inisiatif ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pelayanan publik.
“Ini bukan tindakan pembersihan, tetapi merupakan bagian dari upaya Presiden untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Bersamin dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Marcos tidak mentoleransi kinerja yang buruk di jajaran pemerintahan.
Langkah drastis ini terjadi menyusul hasil buruk yang diterima koalisi pendukung Marcos dalam pemilihan umum Mei 2025 lalu. Kekalahan tersebut disebut menjadi pemicu bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas struktur pemerintahan yang ada.
Meskipun perombakan besar-besaran dilakukan, Presiden tetap mempertahankan beberapa posisi strategis, terutama dari jajaran tim ekonomi. Di antaranya adalah Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Ekonomi, dan Menteri Anggaran, yang seluruhnya dinilai masih mampu menjaga stabilitas sektor ekonomi nasional.
Marcos juga mengisyaratkan bahwa langkah reorganisasi ini tidak hanya terbatas pada Kabinet, melainkan dapat meluas ke struktur pemerintahan lainnya yang dinilai tidak sejalan dengan visi pemerintahan saat ini.
Langkah Marcos ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk ketegasan dan komitmen terhadap reformasi birokrasi. Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang dapat mengancam stabilitas internal dan iklim kepemerintahan yang sehat.[]
Putri Aulia Maharani