ADVERTORIAL – Upaya mewujudkan swasembada beras di Kalimantan Timur tak hanya sekadar soal membuka lahan baru, melainkan langkah strategis untuk memperkuat pondasi kemandirian pangan daerah. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Kaltim menyusul pencanangan pembukaan dan optimalisasi 50.000 hektare sawah oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyambut baik rencana tersebut sebagai bagian dari kebijakan prioritas dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, dan keberlanjutan kebijakan. “Kami selalu mendukung apalagi terkait ketahanan pangan dan merupakan visi misi dari Presiden dan Gubernur, jadi pasti kami dukung,” kata Ekti, Senin (09/06/2025), di Samarinda.
Namun demikian, Ekti menegaskan bahwa pengelolaan program tidak boleh semata-mata bersandar pada luas lahan. Ia menyoroti pentingnya data teknis dan strategi berbasis sains dalam menentukan potensi pertanian yang sebenarnya.
“Langkah awal tentu pemetaan lahan-lahan yang potensial. Pemerintah harus tahu mana yang bisa segera digarap. Setelah itu, perlu dilakukan pengujian kualitas tanah,” ucapnya.
Ia menambahkan, faktor teknis seperti keasaman tanah, ketersediaan air, hingga kandungan unsur hara akan memengaruhi keputusan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. “Kalau misalnya diketahui kadar pH tanah tinggi, maka pemerintah perlu menyiapkan langkah intervensi teknis, seperti penyesuaian pupuk atau bahan perbaikan tanah lainnya,” tambah legislator asal Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut.
Tidak kalah penting, tantangan regenerasi petani juga menjadi fokus DPRD. Kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian menjadi salah satu kendala besar yang perlu segera diatasi. “Kita masih kekurangan petani muda. Padahal, untuk mewujudkan pertanian yang maju, kita perlu SDM yang adaptif dan melek teknologi.
Kalau anak muda tahu bahwa bertani sekarang bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih dan menguntungkan, pasti mereka akan mulai tertarik, jadi butuh perubahan paradigma,” tutur Ekti. DPRD Kaltim, dalam hal ini, menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pendukung, melainkan penggerak transformasi di sektor pertanian dengan mendorong kebijakan, edukasi, dan investasi yang lebih progresif demi terwujudnya kedaulatan pangan jangka panjang.
Penulis: Putri Aulia Maharani