ADVERTORIAL — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa pelaksanaan Hari Aspirasi pada Rabu (11/06/2025) dan Selasa (17/06/2025) di Gedung D, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, bukan sekadar kegiatan formalitas. Kegiatan ini dirancang untuk membuka akses langsung bagi masyarakat dalam menyampaikan gagasan, keluhan, maupun rekomendasi kebijakan kepada para wakil rakyat.
“Kami menghadirkan Hari Aspirasi bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai wakaf politik untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di Kaltim,” ujar Firnadi saat ditemui awak media di ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Kegiatan ini mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, yang turut hadir dan mengapresiasi inisiatif Fraksi PKS DPRD Kaltim. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR RI yang diketuai oleh Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS.
“Tujuan kami ingin melihat kegiatan di Fraksi PKS. Ternyata di sini sudah ada Hari Aspirasi mengikuti bidang Aspirasi yang ada di DPR RI yang juga bagian dari AKD baru (Alat Kelengkapan Dewan baru). Nah, BAM ini ketuanya adalah Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS,” jelas KH. Aus Hidayat Nur.
Respons masyarakat terhadap kegiatan ini terbilang positif. Warga merasa lebih terlibat dan percaya bahwa aspirasi mereka tidak sekadar didengar, tetapi juga ditindaklanjuti. Penerapan sistem dokumentasi digital turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi.
Hari Aspirasi juga menjadi sarana strategis bagi Fraksi PKS untuk menjaring ide-ide pembangunan berkelanjutan, peningkatan layanan publik, serta solusi konkret atas berbagai persoalan sosial yang kerap terabaikan. Melalui pendekatan partisipatif ini, DPRD Kaltim diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Inisiatif tersebut muncul dari kesadaran akan pentingnya menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan parlemen daerah. Fraksi PKS berkomitmen agar suara publik tidak hanya terdengar, tetapi juga diakomodasi dalam bentuk kebijakan konkret yang berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Kaltim.
Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi manifestasi dari praktik demokrasi partisipatif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan keterbukaan serta pemanfaatan teknologi, Fraksi PKS berharap dapat menjadi pelopor perubahan dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif dan transparan. []
Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Nuralim