ADVERTORIAL – Keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dalam audiensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda bersama Komisi IV DPRD Kaltim, Kamis (12/06/2025), di ruang rapat Gedung E Lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry. Dalam kesempatan itu, Darlis menyambut positif kehadiran mahasiswa yang lebih memilih berdiskusi secara resmi ketimbang menyuarakan aspirasi lewat unjuk rasa. “Kami senang jika adik-adik mahasiswa berkunjung ke DPRD Kaltim untuk berdiskusi dan bentuknya tidak selalu harus dalam bentuk aksi demonstrasi, karena audiensi resmi seperti ini menjadi sesuatu yang lebih positif,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Mahasiswa memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pertanyaan seputar arah kebijakan pendidikan di Kaltim, termasuk program pendidikan gratis (Gratispol) yang digagas oleh Gubernur Kaltim. Mereka mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan program tersebut mengganggu prioritas pembangunan lain. “Mereka mempertanyakan bagaimana peta pendidikan di Kaltim dan ada kekhawatiran mereka program Gratispol itu membebani atau menghalangi program yang lain,” jelas Darlis yang berasal dari daerah pemilihan Samarinda.
Darlis menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal implementasi program agar tetap berjalan sesuai tujuan awal. Ia juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan hanya demi perluasan akses. “Ini harus dikawal jangan sampai Gratispol ini menghilangkan perhatian Pemprov Kaltim terhadap peningkatan kualitas dosen atau tenaga pendidikan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,” tegasnya.
DPRD Kaltim menilai, dialog terbuka seperti ini tidak hanya menjadi saluran aspirasi, tetapi juga menjadi sarana membangun sinergi antara mahasiswa, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah. Kehadiran mahasiswa sebagai mitra kritis diharapkan dapat memperkuat perumusan kebijakan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas.
Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Nuralim