ADVERTORIAL – Penyiapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase awal yang ditandai dengan dimulainya aktivitas Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim. Rapat internal perdana yang berlangsung di Gedung E Lantai 1, Kompleks DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Kamis (12/06/2025), menjadi langkah awal penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi ini.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, dan dihadiri oleh anggota Pansus lainnya seperti Abdul Rakhman Bolong, Agusriansyah Ridwan, Arfan, Akhmed Reza Fachlevi, dan Sapto Setyo Pramono. Turut hadir pula tim tenaga ahli yang mendampingi dalam proses penyusunan dokumen RPJMD. “Pansus ditarget selesai dalam 40 hari dan selanjutnya akan mengundang Bappeda sebagai leading sector dengan BPS Kaltim serta Bank Indonesia untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Kaltim,” ujar Syarifatul kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, penajaman dokumen RPJMD membutuhkan sinkronisasi lintas data dan kebijakan yang sesuai dengan visi misi kepala daerah. “Ada enam visi misi Gubernur Kaltim yang harus diakomodasi secara tepat dan terukur dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BPJS Kesehatan, sehingga program Gratispol bisa betul-betul terukur,” imbuh politisi dari Partai Golkar tersebut.
Rencana berikutnya, Pansus akan menggelar rapat koordinasi bersama Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim. Agenda ini penting untuk memastikan adanya keterpaduan program antara daerah dan provinsi, terutama pada pelaksanaan program prioritas seperti Gratispol yang sudah lebih dahulu dijalankan di beberapa wilayah.
“Kami ada rencana buat Rakor Bappeda se-Kaltim untuk sinkronisasi program yang ada kaitannya dengan Gratispol yang telah lebih dahulu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, jadi jangan sampai terjadi overlap,” tutup Syarifatul, yang juga menjabat anggota Komisi III DPRD Kaltim. Dengan dimulainya fase kerja Pansus RPJMD ini, DPRD Kaltim memperlihatkan keseriusannya dalam mengawal arah pembangunan provinsi agar berjalan efektif, selaras, dan menjawab tantangan yang kian kompleks ke depan.
Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Nuralim