JAKARTA — Program Sekolah Rakyat kini tidak hanya dipandang sebagai sarana pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga sebagai titik awal pemberdayaan menyeluruh terhadap keluarga mereka. Hal ini menjadi fokus baru dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kolaborasi lintas lembaga dan sektor.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/06/2025), menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan sosial harus dimulai dari lingkup keluarga peserta Sekolah Rakyat.
“Kalau saya usul mari kita berangkat dari keluarga siswa Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurut Agus, data mengenai keluarga peserta sudah lengkap, terverifikasi berdasarkan nama dan alamat, serta telah melalui pengecekan lapangan.
“Itu sudah by name by address dan kita sudah ground-check. Kita sudah punya daftarnya, mau ke sana kapan saja ada, dan sudah pasti rata-rata keluarganya buruh, pasti tepat sasaran,” jelasnya.
Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya intervensi negara dalam mendidik anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sembari memastikan kebutuhan dasar keluarga mereka juga terpenuhi, termasuk perbaikan tempat tinggal.
“Presiden memerintahkan negara harus menyekolahkan mereka (anak-anak dari keluarga miskin), terus keluarga dan rumahnya harus kita urus,” ungkap Agus.
Namun, Kemensos menyadari bahwa tidak mungkin upaya tersebut dijalankan sendiri tanpa kolaborasi. Agus menekankan perlunya sinergi antara kementerian/lembaga, sektor swasta, dan elemen masyarakat sipil, dengan koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
“Tidak mungkin kemudian Kemensos bisa menjalankan (pemberdayaan) itu sendiri. Maka dari itu, yang kita butuhkan adalah kolaborasi,” tuturnya.
Mendukung pandangan tersebut, Staf Ahli Kemenko PM Sugeng Bahagijo mengatakan bahwa pihaknya telah siap berkoordinasi penuh. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai “pintu masuk” strategis untuk pemberdayaan keluarga miskin secara komprehensif.
“Semua yang hadir di sini siap untuk bersinergi, dan satu hal tadi adalah sudah ada pintu masuk yang berhasil kita identifikasi, yaitu melalui keluarga penerima program Sekolah Rakyat,” kata Sugeng.
Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menugaskan Kemenko PM sebagai motor koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Sugeng menegaskan, jika program ini berhasil dijalankan dengan baik, maka dampaknya akan bersifat menyeluruh. “Ke depannya jika hal ini bisa terealisasi, maka dampaknya akan multi-client, karena anak bisa mendapat pendidikan di sekolah rakyat, sedangkan keluarganya bisa diberdayakan,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan menjadi terobosan yang tidak hanya menyentuh sisi pendidikan, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kualitas hidup keluarga miskin secara menyeluruh dan berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.