ADVERTORIAL — Aspirasi masyarakat di tujuh wilayah desa persiapan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki babak penting. Pemerintah daerah setempat menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan perubahan status desa-desa tersebut menjadi desa definitif melalui pengesahan peraturan daerah.
Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, mengungkapkan bahwa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status desa telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolekda) tahun 2025. Rencana ini sebelumnya dirancang untuk dibahas pada 2024, namun tertunda karena keterbatasan waktu legislatif.
“Secara legal, tujuh desa ini sudah ditetapkan sebagai desa persiapan melalui Peraturan Bupati. Sekarang tinggal melanjutkan ke tahap pembentukan Perda agar bisa ditetapkan menjadi desa definitif,” ujar Dafip, Senin (16/06/2025).
Ia memastikan seluruh syarat administratif telah terpenuhi sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, peningkatan status desa akan membawa dampak positif dalam memberikan layanan publik dan akses pembangunan yang lebih adil.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dukungan DPRD juga diharapkan dapat segera direalisasikan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Langkah tersebut dipandang krusial agar proses pengesahan tidak kembali tertunda.
“Kalaupun ada kekurangan dalam dokumen atau substansi, itu bisa dilengkapi saat proses pembahasan di Pansus bersama DPRD. Intinya, ketujuh desa ini sudah sangat siap,” tegas Dafip.
Desa-desa yang tengah diajukan adalah Jembayan Ilir, Sungai Payang Ilir, Loa Duri Seberang, Sumber Rejo, Badak Makmur, Tanjung Baru, dan Kembang Janggut. Usulan ini sejalan dengan harapan masyarakat setempat yang selama ini menginginkan pelayanan lebih cepat dan pemerintahan yang dekat dengan kebutuhan lokal.
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Nuralim