JAKARTA – Ekonom terkemuka asal Amerika Serikat, Dr. Arthur Laffer, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun. Hal itu ia sampaikan: Striving for Economic Growth Despite Global Uncertainty yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (18/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Laffer—yang pernah menjabat sebagai penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan dan Donald Trump pada periode pertama—menyoroti pentingnya peran pemerintah sebagai pengatur, bukan pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa faktor kebijakan memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding sekadar kekayaan sumber daya.
“Setelah itu, biarkan rakyat yang bekerja. Pemerintah bukan aktor ekonomi, hanya wasit,” ujarnya menegaskan.
Laffer memaparkan lima prinsip utama dalam kebijakan makroekonomi yang dinilainya harus dijaga agar pertumbuhan dapat berkesinambungan: pajak yang rendah namun luas cakupannya, pengeluaran negara yang efisien, stabilitas moneter, regulasi yang sederhana, serta keterbukaan dalam perdagangan internasional.
Menyoroti dinamika hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, Laffer memberi pandangan mengenai strategi Presiden Donald Trump, terutama dalam konteks tarif. Meskipun dikenal dengan pernyataannya yang keras seperti “I’m the tariff man”, Trump justru menandatangani sejumlah perjanjian dagang yang menurunkan tarif, termasuk dengan Kanada, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan Kolombia.
Menurut Laffer, gaya retorika Trump bukan cerminan kebijakan proteksionis, melainkan strategi diplomasi dagang untuk mendorong tercapainya kesepakatan perdagangan yang lebih adil.
Alih-alih bersikap defensif, Indonesia, menurut Laffer, sebaiknya mengambil posisi sebagai mitra dagang strategis bagi AS. Ia menilai Indonesia memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan sumber daya manusia yang kuat untuk mendukung kerja sama bilateral. “Saya tak pernah berbicara langsung dengannya soal ini, tapi saya tahu, Indonesia akan menjadi mitra dagang yang sempurna bagi AS,” kata Laffer dalam sesi tanya jawab.
Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dokumen negosiasi perdagangan dengan AS telah memenuhi ekspektasi pihak Washington. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dokumen tersebut telah dievaluasi oleh United States Trade Representative (USTR) dan dianggap lengkap. Dengan demikian, hasil negosiasi akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam pertemuan kemarin dengan USTR, mereka sudah menganggap bahwa dokumentasi dari Indonesia sudah lengkap. Jadi tinggal diserahkan kepada pemimpin, baik pemimpin kita maupun pemimpin Amerika,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Sebelumnya, Presiden Trump dan Presiden Prabowo diketahui telah melakukan percakapan melalui sambungan telepon pada Kamis malam (12/6/2025). Namun, Airlangga tidak memberikan konfirmasi apakah hasil negosiasi tarif menjadi bagian dari pembahasan dalam percakapan tersebut.
Sementara itu, mengutip laporan Reuters, Trump membuka kemungkinan untuk memperpanjang batas waktu negosiasi yang semula dijadwalkan berakhir pada 8 Juli 2025. Meski demikian, Trump dikabarkan tidak merasa bahwa perpanjangan waktu tersebut benar-benar diperlukan.
Dalam waktu dekat, pemerintah AS berencana mengirim surat resmi kepada sejumlah negara mitra yang berisi rincian persyaratan perjanjian dagang. Negara-negara tersebut diberikan pilihan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut sebelum pemberlakuan tarif baru.[]
Putri Aulia Maharani