ADVERTORIAL – Upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk periode 2025-2029 terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, memprioritaskan penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan sinkronisasi program antarkabupaten/kota sebagai kunci utama dalam menghasilkan dokumen pembangunan yang komprehensif dan aplikatif.
Semangat tersebut tercermin dalam rapat kerja internal yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung E Lantai 1, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (17/06/2025). Melalui forum tersebut, berbagai masukan dari para anggota Pansus dihimpun guna memperdalam substansi RPJMD yang tengah dirumuskan.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus RPJMD 2025-2029, Syarifatul Sya’diah, bersama Wakil Ketua Pansus, Sigit Wibowo, dihadiri oleh anggota Pansus lainnya seperti Abdul Rakhman Bolong, Agusriansyah Ridwan, Yusuf Mustafa, Muhammad Husni Fahruddin, Baba, Didik Agung Eko Wahono, Jahidin, Damayanti, serta Sapto Setyo Pramono. Tak ketinggalan, tim tenaga ahli juga turut memberikan kontribusi dalam pembahasan.
Syarifatul menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan rapat kedua sejak pembentukan Pansus melalui Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim. Saat ini, pihaknya tengah menyusun jadwal kerja yang terarah, termasuk tahapan-tahapan menuju pengesahan RPJMD di tingkat paripurna.
“Kami memfixkan sekejul untuk sampai Paripurna pengesahan, meliputi Organisasi Perangkat Daerah yang diundang. Rencana hari Kamis, 19 Juni 2025, kami akan mengadakan rapat kerja dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kaltim,” ungkapnya kepada awak media.
Selain mendorong sinergi program pembangunan antarwilayah, Pansus juga memberi perhatian besar pada dimensi lingkungan. Dalam waktu dekat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim akan diundang untuk memastikan bahwa berbagai aspek penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) benar-benar terakomodasi dalam draft RPJMD. “Kami akan kupas tuntas KLHS terhadap RPJMD seperti banjir, ketahanan pangan, dan fungsi alih lahan untuk dimasukkan, karena jika tidak didukung anggaran akan menjadi repot, jadi harus sinkron,” tegas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Pentingnya keterpaduan antarinstansi juga menjadi sorotan Pansus. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bappeda kabupaten/kota di Kaltim akan digelar. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi serta menghindari tumpang tindih antarprogram yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. “Kami ada rencana buat Rakor Bappeda se-Kaltim untuk sinkronisasi program yang ada kaitannya dengan gratispol yang telah lebih dahulu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, jadi jangan sampai terjadi overlap,” tutup Syarifatul, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim.
Dengan semangat kolaboratif dan berbasis data, DPRD Kaltim berharap RPJMD 2025-2029 dapat melahirkan kebijakan pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap dinamika daerah, serta mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. []
Penulis: Eko Sulistyo | Penyunting: Nuralim