JAKARTA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan keprihatinannya terkait pengelolaan dana dari sektor pertambangan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah penghasil. Kabupaten Mimika, yang menjadi lokasi salah satu tambang terbesar di Indonesia, disebut masih menghadapi tantangan dalam memperoleh keadilan fiskal.
Dalam pernyataannya, Johannes menyebutkan bahwa dana bagi hasil yang diterima daerahnya kerap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat dan berkelanjutan.
“Ini menjadi masalah serius karena berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ujarnya dalam program Nation Hub yang disiarkan CNBC Indonesia pada Jumat (20/6/2025).
Ia juga menyoroti bahwa kondisi tersebut mempertanyakan makna otonomi daerah yang selama ini digaungkan. Menurutnya, kebijakan fiskal seharusnya lebih berpihak pada daerah yang secara langsung menopang perekonomian nasional melalui sektor sumber daya alam.
Lebih lanjut, Johannes meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dana bagi hasil, khususnya dari sektor pertambangan. Ia menilai sudah saatnya pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.[]
Putri Aulia Maharani