JAKARTA – Dalam konteks ketegangan global yang semakin kompleks, peran negara dalam menguasai aset strategis menjadi tema penting dalam diskusi publik bertajuk “Prabowonomics di Era Global War” yang digelar GREAT Institute di Jakarta, Jumat (20/06/2025). Diskusi ini menyoroti arah kebijakan ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menurut narasumber utama, Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Komisaris Utama MIND.ID, langkah negara untuk kembali mengambil alih tambang, ladang minyak, serta aset strategis lain bukan sekadar kebijakan, melainkan keharusan konstitusional demi mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.
“Sepanjang pasal itu masih ada dalam konstitusi kita, maka kita harus melaksanakan,” tegas Fuad, menanggapi sikap politik yang kerap berubah dalam melihat amanat konstitusi tersebut.
Dalam ceramahnya, Fuad menolak pendekatan dikotomis antara Orde Lama, Orde Baru, atau rezim pasca-reformasi dalam menafsirkan peran negara. Ia mengkritik kerusakan sektor sumber daya alam akibat liberalisasi pasca-reformasi yang dianggap menyimpang dari semangat konstitusi.
“Jika Pasal 33 tidak dijalankan dengan serius, lebih baik dihapus saja agar bangsa ini tidak terus menerus menjadi bangsa hipokrit,” ujar Fuad dengan nada keras.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa Prabowo menerima mandat sebagai presiden dalam situasi global yang penuh turbulensi. Ia menyinggung pecahnya multilateralisme dan bangkitnya blok kekuasaan dunia sebagai faktor krusial yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Kondisi dunia tengah mengarah pada perang global, yang kini telah nyata terjadi di berbagai kawasan, dari Gaza hingga Laut Cina Selatan,” kata Syahganda.
Diskusi ini juga menyoroti kecenderungan geopolitik Prabowo yang disebut-sebut lebih condong ke blok negara-negara BRICS seperti Rusia dan Tiongkok dibandingkan kekuatan Barat. Pilihan ini dinilai membawa konsekuensi strategis yang memerlukan kajian dan kesiapan nasional secara matang.
Selain Fuad dan Syahganda, diskusi juga menghadirkan tokoh nasional seperti Dr. Musa Rajekshah, Jumhur Hidayat, Rauf Purnama, Adhamsky Pangeran, serta Adhie Massardi dan Dr. Helmy Fauzi yang memperkaya sudut pandang.
Kesimpulan utama forum ini adalah pentingnya konsolidasi nasional untuk mengamankan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia, khususnya melalui industrialisasi strategis di sektor pangan dan energi, yang dianggap sebagai benteng utama dalam menghadapi ancaman global dan fluktuasi hubungan internasional. []
Diyan Febriana Citra.