JAKARTA — Pemerintah tengah mempersiapkan langkah antisipatif guna menjamin keberlanjutan pasokan minyak mentah nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menggelar rapat strategis bersama Direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat untuk membahas skenario krisis pasokan akibat konflik antara Iran dan Israel.
Dalam pernyataannya usai menghadiri Jakarta Geopolitical Forum ke-9, Selasa (24/6/2025), Bahlil menyoroti potensi ancaman serius jika Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi pintu pengapalan sekitar 20 persen minyak dunia, mengalami penutupan sebagai imbas eskalasi konflik.
“Saya besok ada rapat dengan Pertamina untuk membahas langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya terkait ketersediaan energi kita. Situasi di Selat Hormuz harus dihitung dengan cermat,” kata Bahlil.
Indonesia, menurutnya, masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah dari wilayah Timur Tengah yang pengirimannya bergantung pada jalur Selat Hormuz. Namun demikian, Bahlil menyebut Indonesia juga telah mengandalkan pasokan dari wilayah Afrika dan Amerika Latin melalui pengelolaan lapangan minyak oleh Pertamina di wilayah tersebut.
“Kita banyak impor juga dari Afrika dan Amerika Latin karena beberapa sumur Pertamina ada di sana. Namun data pastinya akan saya cek lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pertamina telah menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan terganggunya distribusi minyak akibat konflik. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan perusahaan telah menyiapkan rute alternatif untuk kapal pengangkut minyak mentah agar tetap menjaga kelangsungan pasokan.
“Jika Selat Hormuz terganggu, kami akan alihkan jalur pengiriman melalui rute yang lebih aman, seperti lewat Oman dan India,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis pada Senin (23/6/2025).
Fadjar mengingatkan bahwa gangguan di Selat Hormuz berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap distribusi minyak global. Situasi tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak dunia dan menambah tekanan terhadap perekonomian negara pengimpor seperti Indonesia.
Pengamat energi juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada jalur pengapalan yang rentan konflik harus diimbangi dengan diversifikasi sumber pasokan dan penguatan cadangan strategis. Di sisi lain, kebijakan penghematan energi dalam negeri juga dinilai perlu diperkuat untuk menekan risiko ekonomi jika terjadi krisis pasokan.
Langkah cepat pemerintah dan Pertamina ini mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi situasi global yang tak menentu, sekaligus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional menuju kemandirian pasokan.[]
Putri Aulia Maharani