JAKARTA – Pendekatan berbasis riset menjadi sorotan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari seluruh wilayah Papua. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ribka Haluk, menyampaikan bahwa pembangunan di Tanah Papua membutuhkan landasan data dan penelitian yang kuat agar dapat menghasilkan kebijakan yang relevan dan efektif.
Ribka menekankan bahwa integrasi riset dalam sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan kunci utama untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya akan memperkuat kualitas perencanaan program, tetapi juga memastikan pelaksanaan kebijakan lebih terarah.
“Sedikit demi sedikit kita kerjakan tetapi akan memberikan kontribusi yang besar. Sesungguhnya progres perubahan yang dilakukan itu tidak langsung besar. Dari sebuah langkah yang kecil itu akan membuat perubahan yang besar,” ujar Ribka dalam arahannya, Rabu (26/6).
Selain menekankan pentingnya riset, Ribka juga mengingatkan bahwa para kepala daerah di Papua perlu memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni. Ia menggarisbawahi pentingnya kemampuan dalam mengelola dinamika perubahan serta mengawal pelaksanaan program prioritas agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, hadir pula sejumlah pejabat penting, antara lain Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, serta Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Nasrun. Rapat turut melibatkan enam perwakilan dari BP3OKP yang mewakili wilayah Papua, yakni Albert Yoku (Papua), Otto Ihalauw (Papua Barat Daya), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), Yoseph Yanawo Wolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), dan Irene Manibuy (Papua Barat).
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua melalui pendekatan yang berbasis data dan kolaboratif lintas sektor. Pemerintah berharap, dengan dukungan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, pembangunan Papua akan berjalan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.[]
Putri Aulia Maharani