JAKARTA — Konflik di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja semakin memanas, ditandai dengan kunjungan para pemimpin kedua negara ke daerah-daerah yang menjadi titik sengketa. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer yang mengancam stabilitas regional Asia Tenggara.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, melakukan kunjungan ke kota Aranyaprathet di Provinsi Sa Kaeo, yang berbatasan langsung dengan kota Poipet di Kamboja. Dalam pertemuan dengan para pejabat lokal, ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menilai dampak dari kebijakan penutupan perbatasan serta operasi pemberantasan kejahatan lintas negara yang sedang berlangsung.
“Kami ingin memahami secara langsung konsekuensi kebijakan penutupan perbatasan dan mencari solusi yang bisa diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak,” ujar Paetongtarn, dikutip dari Reuters.
Sementara itu, dari sisi Kamboja, mantan Perdana Menteri Hun Sen yang masih berpengaruh dalam dinamika politik dalam negeri, melakukan inspeksi militer di Provinsi Oddar Meanchey, tepat di seberang Provinsi Surin, Thailand. Dalam tayangan media lokal, Hun Sen terlihat mengenakan seragam militer saat turun langsung meninjau pasukan di lapangan.
Ketegangan terbaru ini dipicu oleh bentrokan bersenjata yang terjadi pada akhir Mei 2025 di daerah perbatasan, yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden tersebut kemudian diikuti dengan tindakan balasan dari kedua belah pihak, seperti mobilisasi pasukan, penghentian impor bahan bakar dari Thailand ke Kamboja, hingga penutupan sebagian pos pemeriksaan sepanjang garis perbatasan darat sejauh lebih dari 800 kilometer.
Situasi di Thailand pun menjadi semakin kompleks karena konflik perbatasan ini berimbas pada dinamika politik domestik. Kebocoran rekaman percakapan Perdana Menteri Shinawatra, yang menyebut Hun Sen sebagai “paman”—mengacu pada hubungan pribadi dengan ayahnya—menjadi kontroversi di kalangan elite militer dan partai koalisi. Bahkan, komentar sinis PM terhadap seorang komandan militer turut memperkeruh hubungan antara pemerintah dan institusi pertahanan.
Partai Bhumjaithai, salah satu mitra koalisi pemerintahan, menarik dukungannya pekan lalu dan mengusulkan mosi tidak percaya terhadap Shinawatra. Tekanan politik terhadap sang perdana menteri semakin meningkat setelah sejumlah senator mendesak Mahkamah Konstitusi dan lembaga anti-korupsi nasional untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika yang dapat berujung pada pemakzulan.
Di tengah ancaman politik tersebut, kelompok oposisi dan masyarakat sipil berencana menggelar aksi demonstrasi jalanan pada Sabtu mendatang guna menuntut pengunduran diri kepala pemerintahan.
Kondisi ini menandai titik kritis dalam hubungan bilateral Thailand–Kamboja yang sebelumnya sempat membaik. Ketegangan yang kini mengemuka tidak hanya mengancam stabilitas internal kedua negara, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.[]
Putri Aulia Maharani