ADVERTORIAL – Permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak semata-mata terletak pada keterbatasan daya tampung sekolah, melainkan lebih kompleks karena faktor geografis dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, dalam wawancaranya di Samarinda, Kamis (26/06/2025).
“Sebenarnya di Kukar itu, khususnya di daerah desa, kalau dikatakan tidak ada daya tampung, ada juga. Tapi masalahnya lokasi sekolah jauh dari permukiman murid, ini yang membuat akses mereka sulit bersekolah,” ujarnya.
Sarkowi menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah negeri karena dinilai memiliki fasilitas lebih lengkap dan biaya yang lebih terjangkau. Sementara itu, sekolah swasta, meskipun tersedia, belum sepenuhnya menjadi alternatif utama bagi warga karena faktor biaya.
“Hanya sekolah swasta yang unggulan memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas lebih baik sama seperti sekolah negeri, tapi tentu sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Ini menjadi dilema, karena semua ingin masuk negeri,” jelasnya.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Sarkowi menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim telah menginisiasi pembangunan sekolah baru di beberapa kawasan, salah satunya di daerah Loa Tebu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah persoalan ketersediaan lahan.
“Persoalannya, kalau mau membangun sekolah lahan harus jelas dulu. Dan kalau lahan milik kabupaten atau ada hibah dari tokoh masyarakat itu memudahkan. Tapi kalau harus pengadaan lahan itu makan waktu lama dan berat,” terangnya.
Sebagai solusi jangka menengah, Sarkowi mengusulkan agar Pemprov mempertimbangkan konsep Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka guna menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses secara geografis.
“Kalau memungkinkan dan ada dasar regulasinya, SMA Terbuka akan kami lakukan. Karena anak-anak kita butuh semangat untuk sekolah. Jarak sekolah yang jauh bikin biaya transportasi melebihi kebutuhan hidup mereka,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa peran sekolah swasta tidak bisa diabaikan dalam sistem pendidikan di Kukar. Pemerintah, menurutnya, harus menyusun kebijakan penerimaan siswa yang adil dan mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta sebagai mitra pendidikan.
“Pemerintah tidak bisa menafikan sekolah swasta. Jadi kalau semua ingin masuk sekolah negeri, bagaimana nasib sekolah swasta? Dan ini harus menjadi pertimbangan dalam merancang sistem penerimaan dan pemerataan pendidikan,” tutup Sarkowi. []
Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Nuralim