JAKARTA – Ketegangan geopolitik global yang kian memanas akibat konflik bersenjata antara Iran dan Israel menjadi perhatian serius dalam rapat kerja (raker) antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada Senin (30/06/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I, Budisatrio Djiwandono. Dalam sambutannya, Budisatrio menegaskan bahwa rapat ini memiliki dua agenda utama yang sangat krusial bagi kepentingan nasional.
“Kita akan fokus dua agenda utama, pertama mendalami kondisi geopolitik dunia saat ini dan implikasinya terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia,” ujar Budisatrio.
Ia menambahkan bahwa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, serta isu-isu lain yang menyangkut keamanan regional dan perbatasan, turut menjadi perhatian khusus.
Rapat kerja ini digelar secara terbuka. Namun, apabila terdapat materi yang dinilai sensitif dan menyangkut keamanan nasional, maka pembahasan akan dialihkan ke sesi tertutup.
Sebagaimana diketahui, konflik antara Iran dan Israel kembali memanas sejak serangan udara mendadak yang diluncurkan oleh Israel pada Jumat (13/06/2025) lalu. Target utama dari serangan tersebut adalah fasilitas nuklir Iran. Dalam serangan itu, sejumlah jenderal tinggi dan ilmuwan nuklir Iran dilaporkan tewas.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan rentetan rudal yang menghantam beberapa situs militer dan wilayah perkotaan di Israel. Meskipun ketegangan sempat meningkat tajam, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam upaya meredakan konflik yang telah menelan korban jiwa dan menimbulkan keresahan global.
Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih aktif dan strategis, utamanya dalam melindungi dan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan konflik.
Komisi I DPR mendorong agar Kementerian Luar Negeri menyiapkan skema perlindungan WNI, termasuk rencana evakuasi darurat jika eskalasi kembali meningkat. Selain itu, pembentukan jalur komunikasi diplomatik dengan negara-negara terkait dianggap penting guna menjaga posisi Indonesia yang netral namun aktif dalam upaya menjaga perdamaian internasional.
Dari hasil pembahasan awal, DPR dan Kemenlu sepakat memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memperkuat keberadaan perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai ujung tombak perlindungan warga negara. []
Diyan Febriana Citra.