JAKARTA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang dunia internasional dengan kebijakan ekonomi kontroversialnya. Baru kurang dari tiga bulan menjabat, Trump mengumumkan penerapan tarif impor resiprokal yang menyasar sejumlah negara mitra dagang utama, termasuk Indonesia.
Kebijakan ini diumumkan pada Rabu, 2 April 2025, dengan tujuan mempersempit kesenjangan yang dianggap Trump tidak adil antara tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap barang impor dan tarif yang dikenakan negara lain terhadap produk asal AS. Dalam pidatonya yang dikutip dari Straits Times, Trump menyatakan:
“Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali.”
Trump menambahkan bahwa negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar atas hak istimewa mengakses pasar AS yang disebutnya sebagai “pasar terbesar di dunia”. Ia menegaskan:
“Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik.”
Menurut kebijakan baru tersebut, tarif impor universal sebesar 10 persen akan mulai berlaku pada 5 April 2025, disusul oleh penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara tertentu mulai 9 April 2025. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenai tarif tinggi, yaitu sebesar 32 persen. Sebagai perbandingan, tarif terhadap Vietnam ditetapkan sebesar 46 persen, Thailand 36 persen, dan Malaysia 24 persen.
Trump berdalih bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari “deklarasi kemerdekaan ekonomi” AS. Ia menyebut hubungan dagang yang tidak seimbang sebagai salah satu penyebab utama defisit neraca perdagangan Amerika. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir Februari 2025, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar USD 3,14 miliar, meningkat dari USD 2,65 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, dari sudut pandang AS, neraca perdagangan menunjukkan defisit mencapai USD 18 miliar. Trump menilai kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya tarif impor Indonesia terhadap produk asal AS, yang diklaim mencapai 64 persen. Hal inilah yang mendorong pemerintah AS menerapkan tarif balasan sebesar 32 persen.
Menanggapi kebijakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera mengambil langkah diplomatik. Ia mengadakan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
“Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” ujar Anwar Ibrahim dalam unggahan di akun Instagram resminya.
Sebagai tindak lanjut, ASEAN akan menggelar pertemuan tingkat menteri ekonomi untuk merumuskan strategi bersama menghadapi kebijakan sepihak AS tersebut.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga langsung mengambil langkah strategis dengan mengunjungi Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN 2025. Dalam lawatannya, Airlangga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia I, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Menurut Airlangga, ASEAN memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan perlu bersuara lebih keras dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Ia juga menyoroti bahwa sektor makanan, pakaian, dan alas kaki Indonesia menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan tarif Trump.
Meski demikian, Airlangga menyebut masih ada peluang. Pasalnya, beberapa negara pesaing Indonesia di sektor tersebut justru dikenai tarif lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah akan memantau pergeseran pasar dan mempertimbangkan kebijakan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri.[]
Putri aulia maharani