KUTAI KARTANEGARA – Rencana pembongkaran Jembatan Besi di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) memicu perdebatan serius di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Jembatan bersejarah peninggalan era kolonial ini berada di persimpangan antara nilai sejarah yang melekat padanya dengan tuntutan pembaruan infrastruktur untuk keselamatan dan kelancaran transportasi.
PT Putra Nanggroe Aceh selaku kontraktor pelaksana proyek telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar sebagai langkah koordinasi awal. Merespons hal tersebut, Disdikbud Kukar segera mengambil tindakan.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penundaan pembongkaran yang semula direncanakan pada 15 April 2025. “Kami akan menyurati pelaksana proyek agar proses pembongkaran ditunda. Senin nanti akan ada rapat bersama Kadis PU, sultan, sempekat, dan tokoh lainnya untuk membahas nasib Jembatan Besi,” jelas Thauhid pada Minggu (13/04/2025).
Dinas Pekerjaan Umum Kukar menyatakan bahwa keputusan pembongkaran didasarkan pada kondisi fisik jembatan yang sudah tidak memadai. Kepala Bidang Bina Marga, Linda Juniarti, mengungkapkan kekhawatiran atas struktur jembatan yang telah mengalami korosi parah.
“Kami harus jujur bahwa jembatan ini tidak lagi aman. Kalau nanti terjadi keruntuhan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai seperti kejadian Jembatan Kukar dulu terulang,” tegas Linda.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan jembatan baru dengan struktur lebih lebar untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada jam sibuk. “Kalau pagi dan sore, apalagi saat anak sekolah, lalu lintas di kawasan ini sangat padat,” tambah Linda.
Di sisi lain, banyak kalangan masyarakat menyayangkan rencana pembongkaran tersebut. Sebagai bangunan yang masuk dalam daftar Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), Jembatan Besi dianggap memiliki nilai sejarah yang tidak ternilai dan telah menjadi bagian dari identitas kota Tenggarong.
Pemerintah daerah kini berada di persimpangan jalan yang sulit antara memenuhi kebutuhan infrastruktur modern dan mempertahankan warisan sejarah. Keputusan akhir masih menunggu hasil rapat lanjutan yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak kesultanan, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Proses ini menunjukkan kompleksitas pembangunan di daerah yang kaya akan warisan sejarah seperti Kukar, di mana setiap kebijakan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek keselamatan, fungsionalitas, sekaligus pelestarian nilai-nilai budaya.
Eko Sulistyo