JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan komitmen bersama untuk menyelesaikan sejumlah persoalan perbatasan yang masih tertunda, termasuk isu strategis terkait blok Ambalat. Hal itu disampaikan usai pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan, termasuk persoalan teknis yang memerlukan waktu, tetap menjadi prioritas kedua negara. Namun, Prabowo menekankan pendekatan solutif dengan mengedepankan kerja sama ekonomi sebagai langkah awal.
“Kita sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satunya adalah melalui kerja sama ekonomi bersama, khususnya di wilayah laut seperti Ambalat,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat memulai apa yang disebut sebagai joint development, yakni upaya eksplorasi dan eksploitasi bersama terhadap potensi sumber daya alam di wilayah laut yang masih disengketakan.
“Apapun yang kita temukan di laut, kita akan manfaatkan bersama. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden.
PM Anwar Ibrahim mendukung pendekatan tersebut. Ia menilai bahwa perundingan batas wilayah secara hukum sering kali memakan waktu sangat panjang. Oleh karena itu, kerja sama ekonomi dapat menjadi jalan tengah yang pragmatis dan menguntungkan.
“Jika menunggu penyelesaian hukum sepenuhnya, mungkin bisa memakan waktu sampai dua dekade. Karena itu, joint development menjadi solusi produktif agar kedua negara tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa menunggu hasil akhir dari sengketa batas wilayah,” jelas Anwar.
Blok Ambalat sendiri merupakan wilayah laut seluas sekitar 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi, berdekatan dengan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Kawasan ini dikenal memiliki potensi besar dalam cadangan minyak dan gas bumi, sehingga menjadi titik strategis dalam hubungan kedua negara.
Kedua pemimpin menyatakan bahwa prioritas utama adalah menjaga stabilitas kawasan, memperkuat hubungan bilateral, dan memastikan kesejahteraan rakyat masing-masing melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.[]
Putri Aulia Maharani