JAKARTA — Ibu Kota Jakarta kembali menjadi titik konsentrasi demonstrasi hari ini, Rabu (02/07/2025), ketika ratusan sopir truk dari berbagai komunitas menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan zero over dimension over load (ODOL). Mereka menyampaikan protes langsung ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan yang dianggap merugikan para pelaku logistik, khususnya sopir truk.
Para peserta aksi mulai berkumpul sejak pagi hari di bekas pool PPD Jalan Kramat Raya, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan kaos berwarna gelap, mereka membawa bendera komunitas masing-masing dan spanduk berisi tuntutan. Konvoi kendaraan, mulai dari truk logistik hingga mobil bak terbuka, kemudian bergerak menuju kantor Kemenhub sebagai lokasi utama penyampaian aspirasi.
Aksi ini tak sekadar seruan penolakan terhadap aturan ODOL, namun juga menjadi saluran bagi para sopir untuk menyuarakan keresahan yang telah lama dirasakan di lapangan. Salah satu koordinator aksi, Cahyadi, mengatakan bahwa para sopir tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan kepastian dari pemerintah.
“Kita akan mulai sekitar jam 08.00 WIB konvoi menuju Kemenhub. Pokoknya kita akan demo sampai ada keputusan pemerintah atau diterima audiensi,” tegas Cahyadi dari komunitas SKIB.
Cahyadi menjelaskan bahwa kebijakan zero ODOL berdampak besar terhadap pendapatan sopir maupun perusahaan kecil di bidang logistik. Ia menyebutkan bahwa tanpa adanya penyesuaian tarif logistik, beban justru jatuh ke pengemudi, yang terpaksa harus menanggung konsekuensi di jalan.
Selain itu, ia juga mengangkat persoalan yang lebih mendasar, yakni keamanan selama perjalanan. Para sopir truk, kata dia, kerap dihadapkan pada ancaman premanisme dan pungutan liar (pungli), yang nilainya bisa mencapai ratusan ribu rupiah dalam satu rute pengiriman.
“Kami bukan hanya butuh kebijakan soal ODOL, tapi juga perlindungan di lapangan. Jangan sampai kami ditekan di jalan dengan pungli dan ancaman lain, sementara di sisi lain kami dibatasi muatannya tanpa solusi tarif,” ungkapnya.
Gabungan sopir yang hadir berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa keresahan terhadap kebijakan ODOL tak hanya terjadi di Jakarta. Mereka berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi atau Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersedia menemui perwakilan sopir untuk mendengarkan langsung keluhan mereka.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah memang telah menyatakan komitmennya terhadap implementasi kebijakan ODOL. Namun, pelaksanaannya terus menuai pro dan kontra, terutama karena tidak dibarengi dengan skema transisi atau solusi alternatif bagi pelaku logistik kecil dan sopir mandiri.
Pengamat transportasi menyebut bahwa pendekatan yang terlalu kaku dalam penegakan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku sektor bisa menimbulkan efek sosial yang lebih besar.
Para sopir berharap dialog terbuka dapat terjadi, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih berpihak pada keadilan dan keselamatan di jalan, serta menciptakan ekosistem logistik nasional yang sehat dan aman. []
Diyan Febriana Citra.