ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berharap nilai alokasi bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kukar di tahun-tahun mendatang terus meningkat. Mengingat, nilai alokasinya di tahun anggaran ini masih terbilang kecil. Hal tersebut diungkapkan Wiyono, Asisten II Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar saat menerima kunjungan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan Kukar.
Kedatangan para wakil rakyat tersebut adalah dalam rangka membahas evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Kukar. Bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Rabu (05/04/2023). Mereka yang datang adalah Sarkowi V Zahry, Seno Aji, Akhmed Reza Fachlevi, Ely Hartati Rasyid, dan Baharuddin Demmu.
“Alhamdulillah tahun ini terserap semua dan untuk anggarannya ini sudah tertransfer semua 100 persen. Kalau sebelumnya kami sempat kena penalti karena belum selesai sehingga kita sendiri yang harus membayar,” ungkap Wiyono.
Ia berharap ke depan alokasi bankeu untuk Kaltim agar lebih optimal. Jadi harus menjalin komunikasi yang baik antara DPRD Kaltim dari dapil Kukar dengan pemerintah kabupaten. “Karena nantinya bantuan manfaat terakhirnya ke masyarakat. Bukan hanya bantuan infrastruktur tapi di sektor-sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan, pertanian tapi sebagian besar permasalahan di Kukar adalah infrastruktur yang belum maksimal,” terangnya.
Kemudian Anggota DPRD Kaltim juga membahas terkait pembangunan jalan menuju IKN juga sangat penting untuk mempermudah akses penyaluran barang maupun hasil produksi pertanian, dari Kukar menuju IKN sehingga Kukar bisa berdaya bersaing.
“Harapan kita ke depan akan memperjuangkan sama-sama terkait kepentingan daerah,” ucapnya.
Sementara Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, secara umum pihaknya senang dengan kunjungan ini. Ia menyebut bahwa secara kinerja Pemkab Kukar sangat bagus baik pelaksanaan maupun keuangannya, ke depan bankeu bisa ditingkatkan. Untuk meningkatkan bankeu ini tentu ada parameter sistem yang memang harus di perbaiki jadi komunikasi ini sangat penting.
“Program-program yang diusulkan oleh Kukar ini kita harapkan program yang memang terkomunikasikan dengan baik dengan anggota DPRD yang berasal dari Kukar, sehingga menjadi perjuangan bersama dan nanti anggaran kita akan lebih besar lagi di Kukar,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan sinkronisasi program jalan itu diharapkan, karena tidak mungkin Kukar itu membiayai ruas jalan yang luas dan panjang. Otomatis yang memungkinkan adalah dinaikkan upgrade statusnya jalan provinsi akan diusahakan Anggota DPRD Kaltim.
“Makanya nanti rencananya Minggu depan kita akan rapat di Komisi 3 dengan Pemkab Kukar. Nanti dihadirkan dari Dinas PU dari provinsi khusus membahas soal sinkronisasi anggaran peningkatan status jalan. Peluang itu ada melalui mekanisme, karena peningkatan status itu berbasis usulan administrasi usulan.” jelasnya.
Dirinya menyebut mengingat APBD Kaltim ini naik drastis sampai Rp 20 triliun lebih. Sementara yang mengarah ke Ibu Kota Negara (IKN) jalan provinsi itu banyak yang diambil alih jalan nasional statusnya.
“Sehingga peluangnya besar, tinggal mana-mana nanti kita sepakati bersama dalam rapat Komisi 3 dengan Pemkab Kukar, nantinya yang akan kita usulkan menjadi jalan provinsi. Dan kami DPRD Kaltim Dapil Kukar akan mem-backup serta mengawal usulan dari Pemkab Kukar,” pungkas Wiyono.
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Agus P. Sarjono