DPRD KALTIM – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mengatakan serapan anggaran untuk pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kaltim masih rendah, yaitu di bawah 60 persen, termasuk untuk sektor industri dan Koperasi.
Hal itu disampaikan Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim kepada awak media usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kaltim di ruang rapat Gedung E Lantai 1 Kompleks DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Jumat (03/11/2023).
“Sudah bulan November serapannya masih di bawah 60 persen. Ini harus dicari penyakitnya di mana serapan itu. Mulai dari pelatihan itu, penting bagi masyarakat kita, apalagi para UMKM yang bisa bertahan selama pandemi COVID-19,” ujar politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini mengungkapkan, dalam Raker tersebut pihaknya mempertanyakan realisasi program kerja tahun 2023 dan kendala yang dihadapi, serta jumlah pelaku UMKM di Kaltim. “Kita meminta pemaparan apa kendalanya, kemudian meminta program unggulan yang mereka sudah lakukan, juga pendataan yang akurat untuk UMKM,” kata Sapto, sapaan akrabnya.
Dia menegaskan, data UMKM harus sinkron dengan data Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim. “Artinya jangan sampai data yang kita punya ini ketika melakukan suatu bantuan atau pinjaman tidak bisa hanya mengambil data dengan Dinas Sosial saja, tetapi harus dicek juga keberadaannya. Hal itu yang harus dilakukan,” tegas Sapto.
Sapto mengungkapkan bahwa Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan secara utuh rencana kerja mereka untuk tahun 2024. Ia mengetahui salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim. “Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tuturnya.
Dia pun menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM bisa dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran. Menurutnya, serapan anggaran UMKM masih terbilang jauh dari target. Ia berharap ada penjelasan dari Disperindagkop Kaltim terkait kendala yang dihadapi. “Masalahnya di mana, SDM atau apa? Ini harus dicari masalahnya,” katanya. []
Penulis: Riyan
Penyunting: Dita Allia Meidira