ADVERTORIAL – Menjelang berlangsungnya pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) aktif melakukan pemantauan perkembangan politik daerah triwulan ketiga tahun 2023, termasuk memonitor penyebaran berita bohong atau hoaks.
Kegiatan pemantauan tersebut mencakup pelaporan dan evaluasi situasi politik yang tertib, terkoordinasi, serta berkesinambungan melibatkan banyak unsur, baik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.
Kegiatan pemantauan digelar melalui pertemuan yang berlangsung Senin (7/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengatakan, menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak 14 Februari 2024, akan banyak hal-hal baik positif maupun negatif yang akan terjadi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Kesbangpol tentunya terus mengantisipasi agar situasi dan kondisi daerah tetap kondusif. Salah satu upaya pihak Kesbangpol adalah dengan menyerukan dan mengingatkan kepada masyarakat tidak mudah percaya dan tertipu dengan informasi bohong menjelang pemilu.
“Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu ada satu akun media sosial yang menggunakan logo Pemprov dan mengusung satu calon Kepala Negara. Alhamdulillah langsung dikeluarkan rilis dan dikonfirmasi oleh Kepala Diskominfo. Itu bukan dikelola oleh Pemprov Kaltim. Hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi mengingat pergerakan media sosial sangat cepat sekarang,” ungkap Sufian Agus.
Dengan kejadian seperti itu, dirinya juga berharap agar akun-akun media yang dikelola pemerintah secara rutin untuk mengeluarkan rilis resmi terkait info hoaks yang ada jelang pemilu mendatang. Dengan begitu, masyarakat juga terus akan mendapatkan edukasi dan informasi berulang mengenai sumber yang tidak benar dan bisa membantu meminimalkan sebaran hoaks yang merugikan.
“Kita itu sebagai pemerintah harus menyangkal informasi hoaks berkali-kali. Tidak hanya sekali mengeluarkan rilis resmi. Semua akun Pemerintah seperti Pemprov Kaltim maupun Kominfo terus memberitakan. Seperti akun kemarin yang bukan milik kita, ini akun palsu harus kita suarakan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sufian Agus juga menyarankan masyarakat untuk membandingkan informasi yang diterima dengan informasi lainnya. Karena hoaks dapat merugikan masyarakat, bahkan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa.
“Jadi mari bersama-sama kita perangi hoaks untuk menciptakan Kaltim tetap kondusif, aman dan nyaman dengan cara membiasakan diri untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya,” pintanya. (ADV/AJS/DISKOMINFO)