PALANGKA RAYA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) mengawal Shrimp Estate beberapa area improvement yang progresnya belum selesai 100 persen pada 2023. BPKP Perwakilan Kalteng telah menyampaikan hasil pengawasan BPKP Semester II 2023 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Kamis (15/02/2024).
Kegiatan BPKP Perwakilan Kalteng tersebut dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Palangka raya. Dalam kesempatan ini satu di antara topik yang di sampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng , Hanggara Atmana berkaitan dengan efektivitas.
Ia menyebut, terdapat beberapa kegiatan yang ketika dipetakan pada pohon faktor, ada kegiatan yang belum tampak korelasinya dengan ultimate yang diharapkan. Kemudian Hanggara menyampaikan, pihaknya melakukan pengawalan Shrimp estate, yang di beberapa area improvement perlu mendapat perhatian bersama adalah progres yang belum selesai 100 persen pada 2023.
“Yang harapannya sudah berakhir 2023, kemudian 2024 sudah bisa beroperasi menaburkan benih, belum tercapai. Tentu ada hambatannya, dan ternyata ini lintas sektor,” sebutnya. Namun disisi lain, Hanggara menyampaikan terkait dengan pengendalian inflasi, pihaknya menyebut upaya pemprov kalteng, dalam mengendalikan inflasi telah membuahkan hasil.
“Tingkat inflasi terkendali, dalam rentan sasaran inflasi 2023 sebesar 3,041 persen. Dan ini dibawah inflasi tingkat nasional, otomatis berhasil tercapai dengan baik,” ucapnya. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo, menyampaikan rekomendasi maupun saran dalam laporan tersebut, merupakan bahan masukan penting untuk upaya perbaikan.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan perbaikan dari berbagai sisi termasuk inflasi. “Itu juga akan menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah, karena itu juga menjadi salah satu kebijakan bapak presiden,” sebutnya. Ia juga menambahkan, upaya penurunan terus dilakukan terkait dengan inflasi ini, dengan mengambil langkah konkret dan tepat, dengan melakukan pasar penyeimbang, operasi pasar, dan pemberian stimulus.
“Berharapnya disesuaikan dengan penganggaran, kalau masalah penganggaran kita selalu mendorong  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kita untuk bisa menggandeng BPKP supaya jalannya program maupun kegiatan itu bisa sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya []
Redaksi02