SAMARINDA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) aktif menggelar gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilisasi harga kebutuhan bahan pangan agar daya beli masyarakat tetap stabil. “Selain GPM, kegiatan lain yang dilakukan TPID Kaltim adalah operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) pasar, tujuannya yakni untuk mengantisipasi kenaikan permintaan dan gejolak harga pada Ramadan dan menjelang Lebaran,” kata Wakil Ketua I TPID Kaltim Budi Widihartanto, Kamis (04/04/2024).
Budi yang juga Kepala Bank Indonesia (BI) Kaltim melanjutkan selama Maret 2024 telah dilaksanakan 65 kali GPM dan operasi pasar di sejumlah kabupaten/kota seperti di Kota Samarinda, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, bahkan masih berlanjut hingga kini.
Sedangkan, sebagai bentuk monitoring dan intervensi harga, TPID Kaltim secara aktif memantau melalui early warning system (EWS) tracking inflasi, kemudian meluncurkan program inovatif toko penyeimbang inflasi berupa Kios Sigap (siap jaga harga dan pasokan) yang berlokasi di pasar indeks harga konsumen (IHK), yaitu Pasar Segiri Samarinda.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan, telah dilaksanakan kerja sama antardaerah antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Samarinda dan BUMD di Brebes berupa pengadaan bawang merah sebanyak 100 ton. Selain itu, untuk memperkuat pasokan ayam beku di Kaltim juga dilakukan kerja sama intraprovinsi antara BUMD di Balikpapan dengan BUMD di Samarinda, berupa suplai ayam sebanyak 200 ton.
“Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan beras, TPID Kaltim bersama pemda setempat juga melakukan panen padi bersama di sejumlah lokasi baik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, maupun Kabupaten Berau,” ujar Budi.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama pihak terkait, terutama Bulog setempat juga mendistribusikan beras dari program cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada masyarakat, kemudian dilakukan gerakan tanam cabai oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di seluruh kota/kabupaten.
“Sedangkan, untuk memastikan kelancaran distribusi komoditas utama, telah diberikan fasilitas ongkos angkut bahan pangan pokok dalam kegiatan GPM, tujuannya adalah untuk memangkas biaya logistik, dilakukan pula pemantauan arus barang oleh instansi terkait,” kata Budi. []
Redaksi02